PHT Tenaga Kesehatan Toraja Utara Tuntut Gaji Tahun 2017

Tambahnya berdasarkan peraturan pemerintah nomor 48 tahun 2005 tidak ada lagi penerimaan dan pengangkatan tenaga honorer

PHT Tenaga Kesehatan Toraja Utara Tuntut Gaji Tahun 2017
risnawati/tribuntoraja.com
Tenaga PHT Kesehatan Toraja Utata menyampaikan aspirasinya di ruang paripurna DPRD Toraja Utara, Rantepao, Selasa (06/02/2018). 

Laporan Wartawan TribunToraja.com, Risnawati

TRIBUNTORAJA.COM, RANTEPAO - Sekitar 150 Pegawai Honor Tetap (PHT) Tenaga Kesehatan Pemkab Toraja Utara menuntut gaji yang tak terbayarkan di tahun 2017 dalam aksi unjuk rasa di Gedung DPRD Toraja Utara, Rantepao, Selasa (06/02/2018).

Aspirasi tenaga PHT Kesehatan menuntut gaji dibayarkan di tahun 2017, dan kebijakan Dinas Kesehatan yang akan melakukan tes uji kompetensi (Ukom) bagi Honorer yang sudah bekerja bertahun-tahun, serta dianggap tidak memperdulikan nasib mereka.

Diterima oleh empat anggota DPRD Toraja Utara dan Wakil DPRD Fraksi PDI Perjuangan Samuel T. Lande, dan dihadirkan Kadis Kesehatan Toraja Utara dr. Marsiano S. Manapa.

Dalam penerimaan aspirasi tenaga PHT di ruang paripurna, persoalan gaji yang tidak terbayarkan selama empat bulan di tahun 2017 akan di bayarkan di mulai bulan Februari dan paling lambat bulan Maret 2018.

"Pemkab sudah siap, hak anda akan dibayarkan bulan ini sampai maret", ujar Paulus Tangke, Ketua Komisi I DPRD Toraja Utara.

Tambahnya berdasarkan peraturan pemerintah nomor 48 tahun 2005 tidak ada lagi penerimaan dan pengangkatan tenaga honorer, tetapi pemerintah Toraja Utara tetap mengambil kebijakan terhadap perekrutan tenaga honorer.

"Sebanyak 720 PHT Kesehatan di berbagai puskesmas, dinas kesehatan dan rumah sakit, padahal kebutuhan hanya 350, tambah Paulus.

Ditempat yang sama Samuel T Lande mengatakan, pada rapat paripurna bersama Bupati Toraja Utara berapa saat lalu hasil rapat bahwa tidak ada lagi pengurangan kepada PHT.

"Masalah gaji clear akan dibayarkan, soal keterlambatan gaji di tahun 2017, akibat target PAD tidak tercapai saat itu", ujar Samuel.

Menambahkan, bahwa terkait tes uji kompetensi akan dibicarakan pada rapat paripurna selanjutnya bersama Dinas Kesehatan dan Bupati Toraja Utara, dan memecahkan masalah yang dihadapi para PHT kesehatan.

Kepala Dinas Kesehatan Toraja Utara dr. Marsiano S. Manapa mengatakan, tuntutan masalah gaji lambat terbayarkan karena persoalan anggaran daerah.

"Dan saya ingatkan, ada sanksi jika tidak mempunyai STR, kami melakukan uji kompetensi karena STR adalah layaknya SIM kalian saat berkendara", ujarnya.

Terkait uji kompetensi yang akan diberlakukan kepada PHT kesehatan yang sudah mengabdi, sesuai kesepakatan pemerintah bahwa akan dipending hingga masalah ini selesai dirapatkan bersama Anggota DPRD dan Pemkab Toraja Utara.

Sekilas informasi, diketahui tenaga PHT kesehatan bidan dan perawat dari puskesmas dan rumah sakit tersebut, masih belum punya STR dan menolak melakukan uji kompetensi komputer karena mereka tidak ingin diberhentikan hanya karena tidak lolos, dengan alasan mereka melayani pasien bukan komputer.

Penulis: Risnawati M
Editor: Imam Wahyudi
Sumber: Tribun Timur
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved