Hakim Geleng-geleng Kepala, Begini Modus Anggota DPRD Rampok Uang SPPD Fiktif

TRIBUN-TIMUR.COM - Kenapa banyak orang ingin menjadi anggota dewan?

Majelis hakim ini mengungkap sebabnya.

Sidang kasus Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) fiktif di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi,Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung, pada Kamis (25/1/2018), membuat majelis hakim terkaget-kaget.

Baca: Video: Ngamuk di RS, Suami Pasien Nangis Ternyata Eks Pengacara Jessica Kumala Wongso

Baca: Masih Ingat Lia Eden? Wanita Ini Ngaku Jelmaan Malaikat Jibril, Begini Nasibnya Sekarang

Baca: TERPOPULER: Video Viral Pasien Dilecehkan, Tarif Booking Artis, Alasan Prabowo-Titiek Cerai

Bermula dari keterangan terdakwa Budi yang bertindak sebagai bendahara, membeberkan besaran uang dan fasilitas yang diterima anggota dewan selama perjalanan dinas.

“Jadi acaranya tidak sampai 2 jam, tetapi dihitung selama 3 hari,” kata Ketua Majelis Hakim Sri A Endang Ningsih kepada terdakwa.

Tidak sampai di situ, Hakim Sri juga mendalami uang dinas yang diterima anggota dewan.

Termasuk mekanisme pencairan anggaran dan pertanggungjawaban kegiatan dinas.

Di hadapan majelis hakim, terdakwa pun mengaku membayarkan uang dinas kepada seluruh anggota dewan yang namanya tercantum dalam surat dinas.

Bahkan uang tetap dibayarkan meskipun beberapa anggota dewan tidak ikut berangkat dan sebagian lainnya tidak menghadiri kegiatan sesuai agenda dinas.

“Kalau untuk anggota per harinya satu juta lebih dan pimpinan tiga jutaan. Nanti ditambah lagi dengan uang hadir rapat Rp 450.000 merata untuk anggota maupun pimpinan,” kata terdakwa.

Mendengar keterangan terdakwa, majelis hakim pun terlihat geleng-geleng kepala. Hakim Ketua, Sri A Endang Ningsih pun langsung berkomentar.

“Pantas ya, banyak yang ingin jadi anggota dewan,” ujarnya.

Terdakwa pun kemudian memberi penjelasan bahwa salah satu perjalanan dinas fiktif anggota DPRD Pangkal Pinang adalah ke Jakarta untuk bertemu anggota DPRD DKI Jakarta terkait penanggulangan banjir.

Menurut terdakwa, pertemuan berlangsung singkat lantaran agenda DPRD DKI Jakarta yang cukup padat. Namun dalam SPPD disebut beberapa hari.

“Kalau untuk besaran uang dinas sudah diatur dalam Perwakot (Peraturan Wali Kota) 2017. Saya cuma membayarkan,” elak terdakwa.

Dari Perwakilan Wali Kota itu bahkan uang dinas bisa diambil tiga hari menjelang kegiatan dilaksanakan.

Terdakwa juga mengaku bahwa dirinya sempat ragu-ragu membayarkan uang dinas. Namun setelah berkomunikasi dengan pimpinan, akhirnya semua uang dinas dibayarkan.

Sidang yang berjalan selama hampir 2,5 jam itu akhirnya ditutup. Sidang dilanjutkan Kamis (1/2/2018) dengan agenda pembacaan tuntutan jaksa.

Kasus SPPD fiktif mencuat pada Februari 2017 dengan menyeret 13 anggota dewan yang hingga kini masih berstatus sebagai saksi.

Anggota DPRD Kembalikan Uang Perjalanan Dinas Fiktif

Satu per satu dari 13 anggotaDPRD Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung, mengembalikan uang perjalanan dinas yang diduga fiktif.

Kepala Seksi Intel Kejari Pangkal Pinang, Hendi Arifin mengatakan, uang yang dikembalikan jumlahnya bervariasi, mulai dari Rp 10 juta hingga Rp 20 juta.

“Masing-masing anggota dewan jabatannya berbeda jadi, besaran uang dinas juga bervariasi,” kata Hendi kepada Kompas.com, Rabu (17/1/2018).

Dari 13 anggota dewan,11 di antaranya telah mengembalikan uang, sementara 2 orang lainnya masih proses melalui pihak keluarga karena ada yang meninggal dunia dan sakit.

Hendi mengungkapkan, upaya pemeriksaan sebelumnya telah dilakukan, hingga akhirnya anggota dewan bersedia mengembalikan uang perjalanan dinas mereka yang bermasalah.

Meskipun terindikasi ada penyalahgunaan uang dinas, Kejari Pangkal Pinang sejauh ini menyatakan anggota dewan yang terlibat baru sebatas saksi.

Kasus penggunaan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) fiktif terbongkar pada Februari 2017 lalu, setelah adanya laporan kepada pihak kejaksaan.

Kerugian negara ditaksir mencapai Rp 300 juta karena pembayaran tidak sesuai dengan pelaksanaan dinas.

Saat ini pegawai sekretariat DPRD berinisial B sudah berstatus terdakwa dan menjalani persidangan di Pengadilan Negeri Pangkal Pinang.

Terdakwa B didakwa melakukan pembayaran dan pendampingan terhadap anggota dewan, meskipun perjalanan dinas tidak sesuai ketentuan.(kompas.com)

Baca: Bocor! Tarif Booking Para Artis, Bandingkan Syahrini, Aura Kasih dan Ayu Ting Ting, Mahalan Mana?

Baca: Sophia Latjuba dan Ariel NOAH Sudah Putus? Ini Buktinya, Foto Mantan Luna Maya Itu Hilang

Baca: Masih Ingat Lia Eden? Wanita Ini Ngaku Jelmaan Malaikat Jibril, Begini Nasibnya Sekarang

VIDEO PELECEHAN PASIEN OLEH PERAWAT