Pajak Angkutan Naik, Begini Reaksi Pengusaha Bus
Baru mengetahui adanya kenaikan pajak kendaraan untuk bus setelah anggotanya akan melakukan pembayaran di Samsat Makassar 2
Penulis: Saldy Irawan | Editor: Suryana Anas
lihat foto
Laporan wartawan Tribun Timur, Saldy
TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Sejumlah Perusahaan Otobus (PO) yang berada di Kota Makassar mengeluhkan adanya kenaikan pajak kendaraan angkutan bus yang signifikan. Kenaikannya hingga lebih dari 100 persen.
Salah satu keluhan diungkapkan Penanggung Jawab PO Manggala Trans yang berada di Nusa Tamalanrea Indah (NTI) Arak Pungsumben mengatakan kecewa karena tidak adanya pemberitahuan dari pemerintah bahwa akan ada kenaikan pajak kendaraan khusus bus.
Ia mengaku baru mengetahui adanya kenaikan pajak kendaraan untuk bus setelah anggotanya akan melakukan pembayaran di Samsat Makassar 2 yang berada di Sudiang.
“Kami heran kenapa ada kenaikan pajak kendaraan tanpa ada pemberitahuan sebelumnya. Kami tidak masalah jika memang terjadi kenaikan pajak tapi sebaiknya diberitahukan sebelumnya,” ujarnya via rilis ke tribun-timur.com.
Arak Pongsamben juga menambahkan, pihaknya memiliki semua syarat perusahaan yang lengkap untuk mendapatkan konpensasi terhadap pajak angkutan bus sesuai dengan aturan. .
“Syarat-syarat perusahaan kami lengkap. Jadi kami sudah Perusahaan Terbatas (PT) yang sebelumnya hanya CV. SITU, SIUP dan Kir juga sudah lengkap,” tambahnya lagi.
Sebagai contoh, salah satu bus miliknya membayar pajak kendaeaan sekira Rp1,9 juta, pada tahun 2016 lalu. Untuk pembayaran tahun ini mencapai lebih dari Rp 4 juta.
“Kami sebenarnya tidak ada masalah dengan kenaikan ini jika memang ada sosialisasi sebelumnya. Sehingga ada antisipasi dari pihak perusahaan untuk menyesuaikan tarif dengan kenaikan pajak yang signifikan tersebut,” ungkap Arak.
Hal itulah yang membuat pihaknya mengeluh dengan adanya kebaikan tersebut. Belum lagi tidak ada kenaikan tarif angkutan yang bisa menyesuaikan kenaikan pajak kendaraan.
Terpisah, Kepala UPTD Samsat Makassar 2, Reza Faisal Saleh yang dihubungi membenarkan adanya kenaikan pajak kendaraan untuk plat kuning atau angkutan bus. Hal itu sesuai dengan Permendagri no 28 tahun 2017.
“Tahun lalu, setiap angkutan bus atau plat kuning itu mendapatkan subsidi sekira 70 persen untuk pembayaran pajak kendaraan. Untuk tahun ini sesuai dengan Peendagri baru hanya mendapatkan subsidi 40 persen,” ungkapnya. (*)
