Kasus Korupsi APBD, Jaksa Tolak Penangguhan Penahanan 4 Pimpinan DPRD Sulbar

Penolakan itu ditandai dengan perpanjangan masa penahanan para tersangka selama empat puluh hari kedepan di Lapas Kelas 1 Makassar.

Kasus Korupsi APBD, Jaksa Tolak Penangguhan Penahanan 4 Pimpinan DPRD Sulbar
SANOVRA JR/TRIBUN TIMUR
Penyidik Kejaksaan Tinggi Sulawesi selatan dan Barat menahan dua unsur pimpinan DPRD Sulawesi Barat atas kasus dugaan korupsi penyimpangan dana APBD Sulbar. Kedua tersangka masing masing mantan Ketua DPRD Sulbar, Andi Mappangara dan Wakil Ketua DPRD Sulbar, Hamzah Hapati Hasan. 

Laporan wartawan Tribun Timur Hasan Basri

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR -- Penyidik Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan dan Barat menolak permohonan upaya penangguhan penahanan empat tersangka kasus dugaan korupsi penyimpangan dana APBD Sulbar tahun anggaran 2016 senilai Rp 360 miliar.

Penolakan itu ditandai dengan perpanjangan masa penahanan para tersangka selama empat puluh hari kedepan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas 1 Makassar.

"Permohonan belum dikabulkan, tapi intinya penyidik kembali menambah masa penahanan para tersangka," kata Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Sulselbar, Salahuddin.

Perpanjangan masa penahanan tersangka karena sudah habis, sementara proses perampungan berkas perkara masih berlangsung.

Adapun keempat tersangka merupakan unsur pimpinan DPRD Sulbar yakni Ketua DPRD Sulbar Andi Mappangara, wakil ketua DPRD Hamzah Hapati Hasan, wakil ketua DPRD Sulbar Harun dan wakil ketua DPRD Sulbar Munandar Wijaya.

Penetapan mereka sebagai tersangka dalam kasus ini karena diduga bertanggungjawab terhadap sejumlah dugaan penyimpangan dalam proses penyusunan dan pelaksanaan APBD Sulbar tahun anggaran 2016.

Para tersangka dalam kedudukan sebagai unsur pimpinan DPRD Sulbar menyempakati besaran nilai pokok pikirab dengan nilai total anggaran Rp 360 Miliar untuk dibagi bagi kepada pimpinan maupun anggota sebanyak 45 orang.

Lalu dana itu terealisasi pada tahun 2016 sebesar Rp 80 miliar untuk kegiatan di PU/PR, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Sekwan serta sisanya tersebar diberbagai SKPD lain di Sulbar dan Kabupaten.

Sementara ada anggaran terealisasi tahun 2017. "Para tersangka secara sengaja dan melawan hukum memasukan pokok pokok pikiran seolah olah sebagai aspirasi masyarakat dalam APBD 2016 tanpa melalui prosedur. Sebagaimana dalam Permendagri nomor 52 tahun 2016 tentang pedoman anggaran pendapatan belanja negara daerah," kata Kajati Sulselbar, Jan S Maringka.

Modus oknum dewan ini adalah anggaran tersebut dibahas dan disahkan kpada hari yang sama tanpa melalui pembahasan sebelumnya baik dalam komisi maupun rapat badan anggaran dan paripurna.

Tersangka juga disebutkan melakukan perbuatan dengan cara meminjam perusahaan, dan menggunakan milik orang lain sebagai penghubung. Misalnya, tim sukses, keluarga/kerabat dan orang kepercayaan.

Selain itu, Dana kegiatannya digunakan tidak sesuai peruntukannya, melainkan digunakan untuk kepentingan pribadi dan fee proyek.

Penulis: Hasan Basri
Editor: Ardy Muchlis
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved