Pengesahan APBD 2018 Molor, Wakil Ketua DPRD Takalar Ungkit Tunjangan
Ia menambahkan bahwa sebagai wakil rakyat, legislator di DPRD Takalar seharusnya memikirkan nasib rakyat Takalar
Penulis: Reni Kamaruddin | Editor: Imam Wahyudi
lihat foto
TRIBUNTAKALAR.COM, PATTALASSANG- Pengesahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2018 di DPRD Takalar masih belum selesai hingga saat ini.
Padahal menurut Wakil ketua DPRD Takalar dari partai PKPI Muh. Idris Leo APBD tahun anggaran 2018 ini seharusnya telah dilaksanakan beberapa hari yang lalu.
Olehnya itu Idris Leo secara halus menegur dan memperingatkan rekan sesama legislator di DPRD Takalar untuk kembali ke tanggung jawab dan fungsinya salah satunya dibidang penganggaran.
"Mengingatkan kembali tanggung jawab kita bahwa selain fungsi Legislasi dan Pengawasan adalah penganggaran. Tanggung jawab moral dan moril kita dipertanyakan, belum lagi tunjangan kita yang sudah naik dan tergolong tertinggi di Sulsel tidak berbanding lurus dengan kinerja kita," Ujarnya, Kamis (9/12/2017).
Ia menambahkan bahwa sebagai wakil rakyat, legislator di DPRD Takalar seharusnya memikirkan nasib rakyat Takalar yang kurang lebih 286 ribu jiwa. Tidak hanya terfokus pada sengketa jabatan masing-masing legislator.
"Harusnya APBD sudah kelar tapi kita masih berkutat pada AKD (persoalan internal) yang sama sekali tidak punya korelasi langsung dengan APBD 2018 yang menyangkut nasib rakyat banyak kurang lebih 286.000 jiwa. Malu kita rasanya," Tegasnya.
Idris Leo menambahkan jika pada waktu yang telah ditetapkan pengesahan APBD 2018 tidak selesai maka konsekuensinya adalah pemotongan Dana Alokasi Umum (DAU) hingga 10 persen dari pemerintah pusat.
