Soal Setya Novanto, Sekretaris Golkar Pangkep Ini Minta KPK Tidak Tebang Pilih

Laporan Wartawan TribunPangkep.com, Munjiyah Dirga Ghazali

TRIBUNPANGKEP.COM, PANGKAJENE - Sekretaris Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Partai Golkar Pangkep, Rahmat Nur mengomentari Surat Keputusan Rapat Pleno XV Dewan Pakar DPP Partai Golkar.

Surat keputusan tersebut terbit pascaditahannya Ketua Umum Partai Golkar, Setya Novanto dalam kasus dugaan korupsi mega proyek KTP elektronik.

Menurutnya, apa yang tertera dalam surat keputusan tersebut sudah sesuai dengan aturan. "Memang harus seperti itu. Kami di daerah ikut aturan kalau memang semua yang disebut terdapat bukti yang kuat yah harus diproses demi rasa keadilan," tuturnya di Pangkajene, Selasa (21/11/2017).

Dikatakan, proses tersebut akan berlanjut sesuai dengan apa yang diinginkan dewan pakar. "Kita tunggu dan lihat sistem seperti apa yang bisa mencegah money politik sesuai yang tertera dalam surat keputusan," jelasnya.

Baca: Setya Novanto Minta Perlindungan, Jawaban Jokowi Mengejutkan. Sampai 3 Kali Ia Ucapkan

Baca: Beginilah Gaya Hidup Dwina Michaela Anak Setya Novanto: Glamour, Seksi, Lihat Tatonya di Bawah Dada

Adapun isi keputusan dewan pakar DPP Partai Golkar tersebut adalah meminta KPK agar bersikap adil dan tidak tebang pilih dalam melakukan penegakan hukum kasus e-KTP kepada semua pihak yang diduga terlibat dalam kasus tersebut secara menyeluruh dengan tidak hanya terfokus pada kader-kader partai Golkar saja.

Mengusulkan kepada DPP Partai Golkar agar agenda Munaslub  bersifat tunggal yaitu memilih dan menetapkan ketua Umum DPP Partai Golkar.

Mendukung usulan ketua umum DPP Partai Golkar yang telah menunjuk saudara Idrus Marham sebagai PLT Ketua Umum DPP Partai Golkar dengan tugas melaksanakan kegiatan DPP Partai Golkar sehari-hari, khususnya untuk mempersiapkan dan menyelenggarakan Munaslub Partai Golkar sesegera mungkin.

Dewan pakar telah mempersiapkan usulan tata cara pemilihan ketua umum yang baru yang pada intinya mencegah terjadinya money politic yang bersifat transaksional.(*)