Esensi Sulbar Gelar FGD Bersama KPU Mamuju di Hotel Diana

Laporan Wartawan TribunSulbar.com, Nurhadi

TRIBUNSULBAR.COM, MAMUJU - Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Esensi Sulbar bekerja sama Komisi Pemelihan Umum (KPU) Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat (Sulbar) menggelar Focus Group Discusion (FGD), Kamis (16/11/2017).

FDG yang menghadirkan tiga pembicara masing-masing, Komisioner KPU Sulbar Nurdin Pasokkori, Ketua KPU Mamuju Hamdan Dangkang dan praktisi politik Syarifuddin Mandegar,dilaksanakan di Hotel Diana, Kelurahan Binanga, Kecamatan Mamuju, Sulbar.

Kegiatan ini dihadiri oleh berbagai unsur, seperti Partai politik (Parpol), LSM, beberapa media dan mahasiswa.

Direktur Esensi Sulbar Nur Salim Ismail mengatakan,kegiatan tersebut dilaksanakan bertujuan untuk mempertemukan penyelenggara pemilu dan para pengurus Parpol, untuk mencari solusi atas persoalan yang seringkali muncul pada saat pelaksanaan pemilu utama persoalan data pemilu.

"Sudah berapa kali kita berpilkada atau pemilu, kita hanya ribut pada urusan data pemilu, sejauh saya mengamati mulai dari 2011 itu terus yang menjadi masalah, sehingga saya berpikir ini perlu solusi sebab indeks demokrasi Sulbar itu dinilai sangat buruk salah satu faktornya adalah itu," kata Nur Salim Ismail, kepada TribunSulbar.com.

"Kalau begini terus kita tidak akan bisa mendapat peringkat indeks demokrasi yang baik, karena salah satu yang berhak melakukan interfensi terhadap persoalan ini adalah DPRD namun sejauh saya melihat tidak ada tindakan rill, sehingga saya selalu mengatakan bagaimana kita bisa berbicara kualitas figus dan kinerja DPRD kalau indeks demokrasi buruk," ujarnya.

Ia mengungkapkan, berdasarkan data yang ada, menunjukan kualitas indek demokrasi di Sulawesi Barat (Sulbar) berada pada angka nol inisiatif DPRD.

Artinya, lanjutnya Ismail, Perda yang murni lahir dari inisiatif DPRD itu tidak ada sepanjang DPRD Sulbar terbentuk, yang ada hanyalah Ranperda yang diusulkan oleh eksekutif ke DPRD, sementara fungsi DPRD itu adalah legislasi tapi nampak itu tidak terlihat.

"Nah, untuk memperbaiki ini adalah salah satunya data pemilu yang harus diperbaiki dan parpol melakukan rekrutmen calon anggota DPRD dengan cara yang berkualitas. Sebab menurut saya rahimnya indeks demokrasi kita buruk disebabkan oleh data pemilu kita yang kacau balau dan pola rekrutmen calon yang dilakukan oleh perpol tidak terukur dengan baik," jelasnya.

"Seharusnya parpol dalam melakukan rekrutmen secara terbuka misalnya melalui Fit and Proper Test atau semacam narasi akademik yang dibangun oleh calon sebelum resmi menjadi calon DPRD disuatu partai Politik," tuturnya.

Yang menjadi problem berdasarkan hasil FGD kita hari ini, Lanjutnya, itu berada di Capil. Namun, kita tidak bisa melemparkan kesalahan sepenuhnya kepada Capil sehingga kita akan kembali angendakan untuk mempertemukan pihak Capil, KPU dan Parpol melalui forum seperti ini.