Deng Ical Ungkap Kekecewaan IAS Soal Rekomendasi Demokrat ke IYL

Laporan wartawan Tribun Timur, Saldy

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Sekertaris Partai Demokrat Sulsel Syamsu Rizal mengaku belum mengetahui soal beredarnya surat yang mengatasnamakan mantan Ketua DPD Partai Demokrat Sulsel Ilham Arief Sirajuddin (IAS) dan ditujukan kepada Ketua DPP Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

"Saya belum tahu tentang surat itu, saya masih cari tahu apakah itu betul atau tidak," ujar Deng Ical sapaan Sekertaris Demokrat Sulsel, Minggu (5/11)

Namun, Deng Ical membeberkan, beberapa waktu lalu, Ia sempat komunikasi dengan mantan Walikota Makassar dua periode tersebut.

Kepada Deng Ical, IAS mengaku kecewa atas beredar kabar bahwa adik kandung Gubernur Sulawesi Selatan H Syahrul Yasin Limpo, Ichsan Yasin Limpo telah mendapat rekomendasi Partai Demokrat untuk menjadi Balon Gubernur Sulawesi Selatan pada pemilihan Gubernur tahun 2018 mendatang.

Padahal kata Deng Ical, Ichsan sudah melanggar kode etik partai yang tidak mengikuti tahapan yang diadakan oleh Partai Demokrat Sulsel baru - baru ini.

Deng Ical pun mengaku kaget, saat mendengar kabar bahwa Ichsan YL mendapatkan reomendasi DPP Demokrat, pasalnya ada dua pelanggaran yang dilakukan Ichsan saat tahapan seleksi balon Gubernur usungan partai berlambang mercy itu.

Dua pelanggaran Ichsan saat itu yakni tidak mengikuti simposium Partai Demokrat, mengembalikan formulir pendaftaran balon gubernur disaat panitia sudah resmi menutup tahapan pengembalian partai.

"Saya juga kaget, padahal DPD sudah sampaikan ke DPP terait mekanisme," kata Deng Ical, sembari sebut IAS kecewa.

Sebelumnya diberitakan, beredar surat atas nama Ilham Arif Sirajuddin yang ditujukan ke SBY terkait rasa kekecewaannya memberikan rekomendasi ke Ichsan.

Berikut surat isi itu :

 Kepada
Yang Terhormat
Ketua Umum DPP Partai Demokrat
Bapak Susilo Bambang Yudhoyono

di,-
Jakarta

Perihal: Penegakan Mekanisme untuk Menjaga Marwah Partai

Dengan hormat, teriring salam dan doa semoga bapak dan keluarga tetap dalam lindungan Allah SWT, sehingga bisa menjalankan segala aktivitas, baik pribadi maupun kepartaian dengan baik dan lancar. Izinkan saya mengawali tulisan ini dengan memohon maaf sekiranya apa yang hendak saya utarakan melalui surat ini dianggap berlebihan.

Sungguh, saya juga berpikir panjang untuk mengirim surat ini lantaran posisi dan status saya hari ini. Secara struktural dan fungsional, saya memang tidak punya kekuatan apa-apa di partai ini. Meski demikian, kecintaan saya pada Partai Demokrat membuat saya tak bisa berdiam diri. Akhirnya dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim dilandasi niat baik, saya pun memberanikan diri untuk menulis.

Menghadapi proses hukum yang tengah saya hadapi memang butuh fokus, ketabahan dan kesabaran. Meski demikian, bukan berarti saya sama sekali tidak mencermati dinamika sosial politik Sulawesi Selatan, tempat di mana saya lahir dan dibesarkan. Begitu banyak informasi yang saya terima terkait proses yang berlangsung terkait kontestasi Pilkada Serentak 27 Juni 2018.

Salah satunya adalah perebutan dukungan partai oleh kandidat yang ingin mencalonkan diri. Proses ini tentu sangat krusial mengingat proses ini adalah domain partai politik. Tanpa dukungan partai yang memenuhi syarat berdasarkan UU, maka kontestan tak bisa mendaftarkan diri ke KPU. Selain itu, rekrutmen kandidat secara transparan dan akuntabel menjadi salah satu poin penting bagi partai politik dalam meraih simpati public.

Partai Demokrat, sebagai partai modern yang sangat menghargai proses secara terbuka menjadi pelopor rekrutmen kandidat secara berkualitas. Mekanisme dan tahapan yang dibuat menjadi perhatian sekaligus tolak ukur bagi masyarakat dalam menilai keseriusan parpol mencari calon pemimpin yang tidak hanya memiliki kapasitas, tetapi integritas dan berkualitas. Publik mengapresiasi mekanisme yang diterapkan Partai Demokrat.
Betapa tidak, proses rekrutmen kandidat Partai Demokrat sangat paripurna. Mulai dari pengumuman secara terbuka di media sosial, pengambilan formulir dan pengembalian sesuai tenggat waktu yang telah ditentukan. Selanjutnya, kandidat mengikuti tahapan fit and proper test dengan menghadirkan pakar sesuai bidangnya. Proses ini kemudian ditutup dengan Simposium yang diikuti para kontestan yang telah melalui seluruh tahapan pendaftaran secara resmi.

Sayangnya, penegakan mekanisme partai yang sudah terbangun secara positif luluh lantak dengan adanya keputusan DPP yang secara sepihak mengeluarga surat tugas kepada kandidat yang tidak mengikuti tahapan secara utuh. Ichsan Yasin Limpo yang merupakan adik kandung Gubernur Sulsel, Syahrus Yasin Limpo tiba-tiba mendapat angin segar. Padahal, yang bersangkutan hanya mengambil formulir dan selanjutnya tidak lagi mengikuti proses tahapan penjaringan yang ditetapkan Partai Demokrat.

Oleh karena itu, sebelum DPP Partai Demokrat menindaklanjuti surat tugas menjadi rekomendasi, izin saya menyampaikan beberapa pertimbangan sebagai berikut:

1. Selama saya menjabat Ketua DPD Partai Demokrat Sulawesi Selatan, Ichsan Yasin Limpo adalah lawan politik yang selalu berupaya mengerdilkan Partai Demokrat. Padahal, ia selalu mengambil manfaat dari Partai Demokrat. Baik dukungan politik, maupun karier politik anaknya, Adnan Purichta—sekarang Bupati Gowa adalah berkat kontribusi Partai Demokrat. Akan tetapi, anaknya justru dimundurkan dari Demokrat dan pindah ke Golkar saat Syahrul YL memimpin Golkar Sulsel. Puncaknya, yang bersangkutan mengotaki ditetapkannya saya sebagai tersangka untuk menghancurkan citra Partai Demokrat sekaligus mematikan karier politik saya secara pribadi.
2. Pada Pilgub Sulawesi selatan 2013, Saya bersama Partai Demokrat berseberangan secara politik dengan Ichsan Yasin Limpo. Hal ini mengkristal pada jejaring dan struktur Partai Demokrat yang saya bangun sampai sekarang. Keputusan Demokrat mendukung Ichsan di Pilgub Sulsel tentu akan menyakiti sebagian kader. Hal mana akan membuat kader merasa kesulitan untuk taat pada perintah partai secara keseluruhan akibat garis politik yang berbeda.
3. Politik dinasti menjadi bagian yang patut dipertimbangkan bagi Partai Demokrat dalam menentukan dukungan. Karena, saya meyakini, untuk konteks Sulawesi Selatan, dinasti politik ini sangat merusak tatanan demokrasi dan membangun pemerintahan yang korup. Politik dinasti sangat besar mudaratnya ketimbang manfaatnya. Hal ini bisa dicek efek negatifnya di Kabupaten Gowa. Kabupaten berbatasan Makassar yang sudah 25 tahun dipimpin klan Yasin Limpo. Mulai SYL dua periode, IYL dua periode, kini putra IYL, Adnan Purichta yang memimpin daerah tidak berkemajuan tersebut. Demokrasi terhambat, rakyatnya pun dipenjarakan. Apakah pemerintahan seperti itu yang akan dibangun Partai Demokrat ke depan?
4. Demi menjaga marwah dan citra partai dan untuk kepentingan masyarakat Sulawesi Selatan, kami berharap Partai Demokrat akan mendukung kandidat di Pilgub Sulsel 2018 dari mereka yang sudah mengikuti tahapan secara utuh. Ini bukan hanya soal penghargaan terhadap mekanisme partai tetapi juga demi masa depan Partai Demokrat dan masa depan Sulawesi Selatan.

Demikian surat ini kami sampaikan kepada Ketua Umum, semoga berkenaan untuk mempertimbangkan dengan penuh kebijakan dan kearifan. Mohon maaf sekiranya ada yang tidak berkenaan. Sekali lagi, keberanian menyampaikan ini dilandasi niat baik semata-mata dan untuk kebesaran Partai Demokrat serta kemajuan Sulawesi Selatan.

Bandung, 2 November 2017

Salam Hormat

Ilham Arief Sirajuddin