Dewan Minta Anggaran Pengamanan Pilgub Sulsel Dikaji Ulang, Sebut Cuma Tiga Paslon

Laporan Wartawan Tribun Timur Abdul Azis Alimuddin

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Ketua Badan anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulsel, Fachruddin Rangga, meminta dan menyarankan Pemerintah provinsi (Pemprov) Sulsel mengkaji permintaan anggaran pengamanan dari Kepolisian Daerah (Polda) Sulsel.

Menurut anggota Komisi A DPRD Sulsel itu anggaran pengamanan Pilkada Jawa Tengah dan Jawa Timur jauh lebih rendah dari pada permintaan anggaran pengamanan Polda Sulsel.

"Anggaran pengamanan khusus Polda Jawa Tengah saja itu kan cuma sekitar Rp 31,9 miliar dan Jawa Timur sekitar Rp 90 miliar dan itu termasuk TNI. TNI kan Rp 20 miliar," tegas Fachruddin Rangga di ruang Komisi A DPRD Sulsel, Rabu (4/10/2017).

"Kita hanya memberikan pertimbangan kepada pihak eksekutif bahwa permintaan dana pengamanan terlalu tinggi. Anggaran pengamanan yang diminta Rp 203 miliar. Termasuk anggaran KPU dan Bawaslu itu sangat tinggi," ungkapnya.

Dijelaskan Fachruddin, anggaran KPU Sulsel senilai Rp 456,4 miliar lebih dan Bawaslu Sulsel Rp 141,9 miliar dengan estimasi enam pasangan calon.

"Jadi kita sudah lakukan studi banding yang menggelar Pilkada. Jawa Timur dan Jawa Tengah. Hasilnya, usulan anggaran pengamanan rata-rata tidak seperti Sulsel yang terlalu berlebihan," tegas Fachruddin.

"Anggaran KPU dan Bawaslu Sulsel pun harus dirasionalisasikan! Estimasi calon di pilgub paling banyak empat pasangan. Kemungkinan besar hanya tiga karena untuk maju independen itu tidak lagi seperti dulu, sekarang sulit," tegas Fachruddin.

Menurutnya, pengurangan pasangan calon dari enam menjadi tiga pasangan calon sangat berdampak pada anggaran. Mulai biaya kampanye, kata Fachruddin Rangga, hingga sosialisasi, alat peraga dan independen.

"Turunnya seharusnya 70 persen bukan 50 persen. Benar sudah dilakukan penandatanganan MoU tapi itukan karena desakan anggaran 2017. Jadi itu yang membuat MoU dilakukan cepat," tegasnya.(*)