Stafnya Lakukan Pungli, Ini Jawaban Ketua Pengadilan Sungguminasa

Para calon panwascam tersebut mengaku dimintai uang dengan nilai bervariasi antara Rp 30 ribu hingga Rp 65 ribu.

ilustrasi 

Laporan Wartawan Tribun Timur Wa Ode Nurmin

TRIBUN-TIMUR.COM, SUNGGUMIMASA- Ketua Pengadilan Negeri Sungguminasa Djamaluddin Ismail mengaku sudah mengetahui jika staf nya melakukan pungutan kepada sejumlah calon pendaftar panwascam di Gowa.

Dia pun mengatakan jika sudah menegur keras staf nya tersebut.

"Saya sudah tegur keras staf saya kemarin dan katanya tidak ada lagi pungli soal itu tapi kalo benar terjadi seperti itu saya persilahkan melapor resmi ke pengadilan tinggi Sulsel agar dilakukan pemeriksaan. Terima kasih Ibu atas info yang baik untuk perbaikan pelayanan kami kepada masyarakat," katanya saat dikonfirmasi lewat WhatsApp kepada Tribungowa.com.

Terkait koordinasi yang dilakukan pihak Panwaslu Gowa tentang tak adanya pungutan bagi pendaftar panwascam, Djamaluddin pun mengatakan sudah menginformasikan hal itu.

"Apalagi kebijakan dari bawah kalau ada pungutan. Tidak ada kebijakan seperti itu, pungutan hanya bisa dipungut apabila diatur," tambahnya.

Sebelumnya puluhan calon panitia pengawas pemilu kecamatan (Panwascam) di Gowa mengaku dimintai uang saat hendak mengurus surat keterangan tidak pernah dipenjara atau dipidana di Pengadilan Negeri Sungguminasa.

Para calon panwascam tersebut mengaku dimintai uang dengan nilai bervariasi antara Rp 30 ribu hingga Rp 65 ribu.

Informasi ini pun diterima Tribungowa.com dari Komisioner Divisi Pengawasan dan Sosialisasi Panwaslu Gowa, Yusnaeni, Rabu (20/9/2017).

"Syarat panwascam kan harus ada surat keterangan dari pengadilan tidak pernah di dipidana atau dipenjara. Tapi mereka kena pungli kasihan. Ada yang dimintai Rp 60 ribu. Katanya pengganti biaya kertas," katanya.

Dia mengaku sebelum pembukaan pendaftaran pihak Panwaslu Gowa sudah melakukan koordinasi dengan pengadilan untuk menanyakan standar operasionalnya.

"Hasil koordinasi kami dengan Ketua pengadilan itu gratis tapi ternyata ada peserta yang disuruh bayar Rp 60 ribu bahkan ada yang Rp 65 ribu. Lumayan sekitar 30 orang itu yang mengurus," katanya lagi.

Namun lanjut Eni, jika instruksi ketua pengadilan tidak dijalankan oleh staf dibawahnya.

"Saya sudah temui juga staf tersebut tapi ini staf dibawahnya sepertinya tidak menurut, bahkan tadi peserta panwascam ku dimintai lagi sampai Rp 40 ribu. Padahal kami sudah komunikasikan kalau biayanya gratis sama peserta," tambahnya.(*)

Penulis: Waode Nurmin
Editor: Anita Kusuma Wardana
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved