Makassar Mulia
Kota Makassar Komitmen Dalam Kreatifitas

Film

Heboh Film Penghianatan G30S/PKI, Ini 7 Faktanya. No 3 Fenomenal, No 7 Mengejutkan, No 4 Wajib Lho

Gatot Nurmantyo memastikan bahwa pemutaran film yang masih kontroversial itu merupakan perintahnya.

Editor: Aqsa Riyandi Pananrang
Handover
Film G30 S PKI 

Menurut Mendagri, tidak ada yang salah dengan pemutarannya. Terlebih, film yang diproduksi pemerintahan Orde Baru itu mencoba menerangkan salah satu perspektif sejarah perjalanan bangsa Indonesia.

Baca: Luna, Cewek Bali Ikut Main Film Porno Jepang. Lebih Hot dari Sera Amane, Lebih Gede Lho

“Kalau saya silakan saja diputar di TV. Namanya sejarah, agar masyarakat dan generasi muda mengetahui bahwa pernah ada gerakan kudeta,” ujarnya kepada wartawan, Jumat (15/9/2017).

Politikus PDIP tersebut mengakui, saat ini ada oknum tak bertanggung jawab yang berupaya membelokkan sikap pemerintah. Ada isu yang menyebutkan bahwa pemerintah melarang pemutaran film itu.

Baca: Unch! 2 Cewek Cantik Indonesia Main Film Porno Jepang. Mulut Disumpal, Belakang Dicambuk

Presiden Joko Widodo (Jokowi) pun angkat suara terkait kontroversi pemutaran film ini.

Presiden Joko Widodo menyambut positif rencana digelarnya nobar film G 30 S/PKI yang dicanangkan oleh TNI.

Menurut Jokowi, kegiatan tersebut penting, terutama bagi generasi muda untuk memahami sejarah perjalanan bangsa Indonesia.

Baca: Cerita Sang Raja Konro Ibu Kota, Pilih Lepas Jabatan Senior Manager Bakrie. Niatnya Bikin Haru

Terlepas dari pro dan kontra film tersebut ada beberapa fakta menarik mengenai film yang penayangannya sempat dihentikan beberapa saat jatuhnya pemerintahan Orde Baru (Orba) tersebut. Berikut 7 fakta dan ceritanya:

1. Dibuat 2 Tahun, Biaya Rp 800 Juta

Pristiwa G30S/PKI
Pristiwa G30S/PKI (Internet/Tempo)

Membuat film dokudrama tentang cerita pembantaian tujuh jenderal itu tidak mudah. Diproduseri G Dwipayana, film itu dibuat selama sekitar dua tahun.

Baca: Konglomerat Indonesia dan Kolega Donald Trump Mau Bangun Ini di Toraja. Apa Katanya?

Butuh Rp 800 juta untuk memproduksinya. Uang yang tidak sedikit, terutama di zaman itu. Tapi Soeharto ‘membantu.’

PPFN alias Perum Produksi Film Negara, yang memproduksi film itu, memang bertugas menyensor dan mengontrol perfilman yang beredar di Tanah Air kala itu. Disebut-sebut, G. Dwipayana dari PPFN lah yang sebenarnya mengatur plot Pengkhianatan G30S/PKI.

Halaman 2 dari 4
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved