Ampera Gelar Dialog Publik, Bahas Kebijakan Pembangunan Industri di Sulsel
Hadir sebagai narasumber Direktur Indo Wacana Patawari, Aktivis Walhi Sulsel Muhammad Al Amin dan Ketua Umum HAM Sulsel Dedi Jalarambang.
Penulis: Abdul Azis | Editor: Ardy Muchlis
lihat foto
Laporan Wartawan Tribun Timur Abdul Aziz Alimuddin
TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR -- Amanat Penderita Rakyat (Ampera) Sulsel menggelar dialog publik di Warkop Bundu Talasalapang, Jl Talasalapang, Makassar, Sulsel, Rabu (2/8/2017).
Dialog itu mengangkat tema 'Menyoal Kebijakan Pembangunan di Kabupaten Bantaeng'.
Hadir sebagai narasumber Direktur Indo Wacana Patawari, Aktivis Walhi Sulsel Muhammad Al Amin dan Ketua Umum HAM Sulsel Dedi Jalarambang.
"Pembangunan di Sulsel harus dipantau karena ini akan berdampak buruk bagi masyarakat kita. Banyak kepala daerah yang sewenang-wenang mengeluarkan izin. Salah satu contoh kepala daerah yang sekarang berkasus itu Bupati Barru," ujar Dedi, Rabu (2/8).
Menurut Dedi selain Barru, Kabupaten Luwu Utara, Enrekang, Pangkep dan Gowa juga menjadi pengawasan Walhi Sulsel.
"Di Luwu kita pantau pembangunan PLTU. Masyarakat disana menolak itu. Enrekang begitu bayak modal masuk dan membuat Enrekang terancam alamnya," jelasnya.
"Gowa tambang banyak ilegal dan itu sejak dulu. Teman-teman Wahli Sulsel memantau itu. Smelter di Bantaeng terus kita pantau. Pemerintah harus memastikan pengolahan lingkungan hidup," tegas Dedi.
