Anak Tak Diterima di SMA 21 Makassar, Puluhan Orangtua Mengadu ke DPRD Sulsel

Laporan Wartawan Tribun Timur, Fahrizal Syam

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Puluhan orangtua bersama anaknya mendatangi kantor DPRD Sulawesi Selatan, di Jl Urip Sumuharjo Makassar, Sulawesi Selatan, Rabu (19/7/2017).

Kedatangan mereka untuk menyampaikan aspirasi karena anak-anak mereka tidak diterima bersekolah di SMA 21 Makassar pada tahun ajaran 2017-2018.

Salah satu orangtua siswa sekaligus Korlap Aksi, Syahruddin mengatakan mereka mendatangi DPRD karena sekitar 140 anak yang tinggal di Bumi Tamalanrea Permai (BTP) tidak lolos seleksi jalur domisili di SMA 21 Makassar.

Baca: Selama MPLS, Siswa Baru SMAN 21 Makassar Tak Boleh Pakai Emas

Diketahui, SMA 21 Makassar merupakan satu-satunya SMA yang berada di kawasan BTP, dan terdekat bagi calon siswa di perumahan tersebut untuk mendaftar Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) melalui jalur domisili.

"Ini adalah aksi solidaritas dan keprihatinan kami karena anak-anak kami tidak bisa ditampung di SMA 21 Makassar. Jumlah yang sudah menyetor berkas verifikasinya kurang lebih 140 orang,' ungkapnya.

Para orangtua calon siswa tersebut mencurigai ada oknum yang mempermainkan PPDB jalur domisili, karena banyak calon siswa setempat tidak lolos, sementara calon siswa dari luar BTP justru diterima di SMA 21 Makassar.

"Kami tahu persis bahwa jalur domisili itu 90 persen, tapi kenyataannya hanya 30 persen warga BTP diterima di jalur domisili. Itupun ada tes lagi untuk menyaring anak-anak kami, dan ada penambahan nilai berdasarkan jarak sekolah dan domisili siswa," kata dia.

"Kami curigai ada oknum karena kemungkinan besar jika kerabat atau kenalan bisa diberi nilai besar saat tes, kami keberatan domisili yang harusnya diukur berdasarkan jarak tempat siswa, kenapa harus tes lagi," tambahnya.

Ia berharap ada kebijakan agar anak-anak mereka yang saat ini tidak bersekolah bisa ditampung dan masuk di SMA 21 Maakassar mengingat tahun ajaran baru sudah dimulai.

Para orangtua dan anak-anaknya tersebut diterima oleh anggota Komisi E DPRD Sulsel. (*)