Makassar Mulia
Kota Makassar Komitmen Dalam Kreatifitas

Pilwali Makassar 2018

5.965 RT RW Akan Dilantik, Irwan Djafar: Ini Bagian Kampanye Terselubung

Bendahara Fraksi Partai Nasdem DPRD Makassar, Irwan Djafar, menduga, pelantikan itu merupakan modus dan akal-akalan pemerintah saja.

Penulis: Abdul Azis | Editor: Suryana Anas
TRIBUN TIMUR/ABDUL AZIS
Bendahara DPD Partai Nasdem Kota Makassar Irwan Djafar 

Laporan Wartawan Tribun Timur Abdul Aziz Alimuddin

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR -998 ketua RW (rukun warga) dan 4.971 ketua RT (rukun tetangga) terpilih pada Pemilihan Raya (Pilkara) Makassar akan dilantik 21 Mei nanti.

Oleh Wali Kota Makassar, Moh Ramdhan 'Danny' Pomanto, corong pelayan pemerintah ke masyarakat yang terpilih Februari 2017 dilantik bertepatan HUT ke-3 tahun kepemimpinannya bersama wakilnya, Syamsu Rizal MI.

Menanggapi pelantikan Ketua RT RW se Kota Makassar, Bendahara Fraksi Partai Nasdem Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Makassar, Irwan Djafar, menduga, pelantikan itu merupakan modus dan akal-akalan pemerintah saja.

Baca: Pecah Kongsi, Deng Ical Siap Lawan Danny Pomanto

Baca: Danny Pomanto Lamar PAN Makassar

"Ini bagian dari modus pemerintah kota, bagian dari kampanye terselubung," ungkap Irwan Djafar, Kamis (4/5/2017).

Anggota Komisi B DPRD Makassar ini pun mempertanyakan dari mana anggaran untuk membiayai pelantikan tersebut.

"Kita bayangkan, ada 5.965 RT RW dilantik dikali dua, berarti kurang lebih 12.000 orang yang datang. Ini belum termasuk ketua-ketua LPM 153 orang. Berapa banyak anggaran dibutuhkan? Dari mana anggaran itu," kata Irwan.

"Kemarin kita dengar dari panitia penyelenggara (Pilkara Makassar) banyak yang mengeluh lantaran tidak dibayarkan honornya. Kenapa bukan ini diselesaikan dulu?," tambah Irwan.

Irwan menambahkan, jika pelantikan ketua RT RW itu tetap dilaksanakan, maka Pemkot Makassar harus transparan kepada publik, darimana anggaran pelantikan tersebut.

"Apakah menggunakan uang pribadi atau uang rakyat, karena pelantikan RT RW ini baru terjadi di Makassar. Ini pemborosan jika pemerintah menggunakan uang rakyat," jelas Irwan.(*)

Berita Terkait
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved