Jaksa Diminta Telusuri Keterlibatan Bupati Indah Putri Indriani di Kasus DID

Kasus yang merugikan uang negara senilai Rp 3,6 miliar ini diduga melibatkan Bupati, Indah Putri Indriani.

Jaksa Diminta Telusuri Keterlibatan Bupati Indah Putri Indriani di Kasus DID
TRIBUN TIMUR/DARUL AMRI
Direktur Anti Corruption Committee (ACC) Sulawesi, Abdul Mutalib. 

Laporan wartawan Tribun Timur Hasan Basri

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR -- Kasus dugaan korupsi Dana Insentif Daerah (DID) Luwu Utara yang merugikan uang negara menjadi sorotan publik. Apalagi kasus yang merugikan uang negara senilai Rp 3,6 miliar diduga melibatkan Bupati, Indah Putri Indriani.

"Dalam kesaksiannya dipersidangan, dia mengakui telah menandatangani RKA. Jadi menurut saya keterangan itu makin memperjelas peran dia dalam kasus itu," kata Direktur Anti Corruption Commitee (ACC) Sulawesi, Abdul Mutalib.

Thalib meminta Kejaksaan menelusuri lebih dalam lagi, tentang keterlibatan Bupati. Apalagi dia sudah mengakui menandatangni usulan RKA itu.

"Kami meminta Kajati memberi perhatian kasus ini, sebab ketertlibatan pejabat daerah sangat jelas namun terkesan dibiarkan," paparnya.

Sebelumnya, Di hadapan majelis hakim, Indah mengakui turut menandatangani dokumen Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) ketika dirinya menjabat sebagai Wakil Bupati.

"Pad saat itu ada dua surat. Satu ditandatangani langsung Bupati dan ditandangani saya sendiri. Tapi saya baru tahu jika ada surat ditandatangi Bupati ketika ada masalah ini,"bebernya.

Menurut Indah terpaksa ikut menandatangi surat tersebut, karena pada saat itu Bupati sebagai pucuk pimpinan diketahui sedang berada di luar daerah.

"Secara aturan Kepala daerah yang berhak dalam hal ini Bupati tanda tangani. Tapi saya tandangani karena bupati tidak ada ditempat. Bupati saat itu lagi Dinas Diluar," jelasnya.

Meski demikian, RKA yang ditandatangi tidak disetujui atau ditolak ketika diusulkan ke Kementerian. Kementerian hanya menyetujui RKA yang ditandangani Bupati pada saat itu.

Diketahui, kasus ini telah mendudukkan dua orang terdakwa masing-masing Agung selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan mantan Kepala Dinas Pendidikan Luwu Utara Sariming.

Sariming yang juga Pengguna Anggaran (PA) dijerat Pasal 2 dan Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 tentang tindak pemberantasan korupsi. (*)

Penulis: Hasan Basri
Editor: Suryana Anas
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved