Komisi E DPRD Sulsel: Program Kerja Pemprov Sulsel Mesti Dievaluasi
Ia mengatakan selama ini Anggota DPRD Sulsel "ompong" karena hasil reses tak menjadi program.
Penulis: Muh. Hasim Arfah | Editor: Ina Maharani
lihat foto
Laporan Wartawan Tribun Timur, Hasim Arfah
TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR- Anggota Komisi E DPRD Sulsel, Endre Cecep Lantara mengatakan perlu ada evaluasi dan perubahan program kerja Pemerintah untuk menekan tingginya gini ratio.
"Kalau begini kondisinya maka perlu ada evaluasi program karena program pemerintah itu adalah trigger (pemicu) untuk membuat ketimpangan ini tidak semakin jauh," katanya di Sekretariat DPRD Sulsel, Jl Urip Sumoharjo, Makassar, Sulsel, Rabu (22/3/2017).
Ia mengatakan selama ini Anggota DPRD Sulsel "ompong" karena hasil reses tak menjadi program.
Baca: FOTO: Endre Cecep Lantara Tinjau Lokasi Banjir di Maccini Sombala
Baca: Sulsel Paling Timpang
"Kami banyak menerima reses tapi program kita tak bisa karena kita tak punya kewenangan untuk eksekusi," katanya.
Terpisah, Sekretaris Komisi E DPRD Sulsel Marjono mengatakan kemajuan dari daerah didahului dengan gini ratio yang terlalu lebar.
"Tapi itu jangan kita biarkan berlarut-larut karena masyarakat lemah di bawah bakal semakin miskin," katanya.
Sehingga, dia meminta kepada pemerintah provinsi untuk membicarakan ini lebih detail.
"Harus kita bicarakan bagaimana program yang tepat," katanya.
Sebelumnya, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sulsel, Jufri Rahman, menyampaikan Gini Ratio Sulsel hanya 0,4 berada pada peringkat ketimpangan sedang (0,4-5,9). Sedangkan angka gini ratio nasional 0,39.
Dari data BPS (per Agustus 2016), gini ratio Sulsel berada di angka 0,43, posisi terakhir dari 34 provinsi di Indonesia. (*)
