Diskusi SSB: Hakikat Politik vs Pembajakan Demokrasi

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Perlukah semua bangsa ini terseret oleh pusaran politik praktis, jangka pendek, dan kekuasaan? Tidakkah lebih baik sebahagian berfikir strategis, jangka panjang, malah mencoba menggali alternatif model kehidupan bernegara yang lebih manusiawi, diwarnai nuansa spiritual, dan dapat menjadi prototipe kehidupan lintas bangsa yang saling mengasihi, dan saling mengdorong pada pencapaian kualitas hidup dan peradaban yang lebih tinggi?

Itulah pertanyaan menggelitik pendiri Wali Wanua, Taslim Arifin, di Group WhatsApp SENTER-SENTER BELLA.SSB, Selasa (14/3/2017) pagi.

Baca: Menteri ESDM Lengser, Akademisi Unhas: Ini Kekuatan Parlemen Medsos

Pertanyaan itulah yang memantik diskusi berkepanjangan budayawan, politisi, dan ekonom kawakan Sulsel sepanjang hari hingga malam ini.

“Saya khawatir waktu dunia kita diboroskan untuk sesuatu yang memiliki nilai yang tidak sebanding, malah menyentuh kesiasiaan, dengan nilai kehidupan itu sendiri,” ujar Taslim.

Pertanyaan mantan Komisaris PT Semen Tonasa itu dijawab oleh Guru Besar Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin, Prof Dr Qasim Mathar, lewat seuntai puisi.
Prof Qasim menulis:
Banyak orang ingin uang banyak
Hanya sedikit yang berpikir layak
Banyak juga yang bernafsu lebih
Hanya sedikit yang cermat memilih
Kejahatan terjadi pada "yang banyak"
Pada "yang sedikit" tumbuh yang baik

Budayawan Sulsel Alwy Rachman memuji puisi Prof Qasim, “I do like this, Kak Qasim!”

Hidayat Nahwi Rasul menanggapi lewat postingan panjangn:
"HANTU" PRAKTEK DEMOKRASI SAAT INI (dikenal,disukai,dan dipilih): Telah Menguras semua energi bangsa yg kita miliki sebelumnya
Assalamu alaikum wr wb
Tabe para seniorku yg saya hormati semua....

Langsung ditanggapi oleh Alwy Rachman, “Demokrasi yang tak berdiri di atas kesadaran constituency.” Lalu dijawab oleh Hidayat Nahwi Rasul, “Bung Alwy, saya koq makin yakin bahwa praktik demokrasi yang kita lakukan saat ini adalah demokrasi jadi-jadian, kita kehilanhan akal sehat dan kejernihan berfikir.”

Menurut Alwy Rachman, tidak ada lagi yang mengurusi kesadaran constituency di tingkat masyarakat akar rumput. “Ringkasnya, tak ada pendidikan demokrasi, kecuali tatacara mencoblos,” ujar Alwy.

Al Ghazaly Samsul menimpali postingan Hidayat, “Karena asupan gizi buruk politik kita yaitu pencitraan karena itu perdebatan yang ideologis dan berkelas tidak lagi menghiasi kepolitikan kita. Alih-alih bertarung dengan argumentasi yang ketat dan jernih, para politisi justru menguatkan soal citra, pola komunikasi elite pun mengalami pergeseran untuk tidak mengatakan dekadensi.”

Setelah memberi tanda memuji pendapat, Alwy Rachman menulis ulasan singkat. Menurutnya, kita tak tahu politik apa yang diusung oleh para power seeker dengan segenap dukungan partai yang tersedia. Tak terbaca apakah mereka akan memilih politik pengakuan (recognition politics) atau politik distributive (distributive politics). Yang pertama menyoal pengakuan terhadap semua identitas di bangsa ini. Yang terakhir, mendistribusi keadilan ekonomi di semua etnik bangsa ini.

Celakanya, lanjut Al Ghazaly, karena justeru itulah yang banyak menyedot anggaran dalam demokrasi elektoral kita.

Menurut Alwy Rachman, mengkristalnya kelompok-kelompok sosial dengan segala macam atributnya dan timpangnya antara kelompok kaya dengan kelompok miskin, adalah pertanda benderang bahwa kedua model politik ini belum berjalan.

“Betul bung Alwy. Dalam amanatan saya, keadilan sosial keadilan ekonomi bahkan yang terakhir keadilan informasi semakin jauh panggang dari api,” ujar Hidayat.

Khusus keadilan informasi, lanjut Hidayat, khalayak tidak lagi mendapatkan informasi yang berimbang karena imparlsialitas media sudah terbeli.