Inilah 10 Poin Tuntutan MPC Pemuda Pancasila Parepare ke BPJS

Laporan Wartawan Tribun Timur, Mulyadi

TRIBUN-TIMUR.COM, PAREPARE-Kantor Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Kota Parepare, jalan Jendral Sudirman, Kota Parepare, Senin (13/2/2017).

Puluhan pendemo ini berasal dari Majelis Pimpinan Cabang (MPC) Pemuda Pancasila Parepare yang menuding BPJS merugikan masyarakat, khususnya di Parepare.

Adapun poin tuntutan MPC Pemuda Pancasila Parepare kepada BPJS Kesehatan sebagai berikut ;

1. Menkes harus cabut Permenke No.4 Tahun 2017

2. BPJS Kota Parepare harus bertanggungjawab atas tidak disosialisasikannya aturan terkait kenaikan tarif yang sangat merugikan masyarakat

3. Pelayanan kesehatan kepada peserta yang belum maksimal sehingga diperlukan perbaikan yang optimal sehingga berbagai keluhan peserta selama ini bisa diminimalisir (Salah satu buktinya RSUD Type B Kota Parepare sangat tidak manusiawi dalam pelayanan peserta BPJS Kesehatan)

4. BPJS Kesehatan harus merumus kembali sistem remunerasi di RSUD yang disepakati pihak RSUD, memastikan ketersediaan jumlah ruangan. Ruang rawat inap yang kurang, persoalan rujukan dan berbagai persoalan lainnya yany terkadang sangat agak sulit dikontrol langsung oleh BPJS Kesehatan!!!

5. Tidak membeda-bedakan dan mempersulit standar aturan kepesertaan BPJS antara pengusaha lokal dan pengusaha dari luar yang beroperasi di Kota Parepare!!!

6. Melihat jumlah gaji pimpinan dan karyawan BPJS yang terlalu tinggi sehingga harus disesuaikan dengan kondisi yang ada. Meski dana gaji tersebut diambil dari dana operasional BPJS Kesehatan sebesar 6,47 persen dari total premi yang terkumpul, seharusnya memberi pelayanan ekstra dan monitoring 1x24 jam jam disetiap fasilitas kesehatan utamanya di RSUD Kota Parepare!!!

7. Tidak disiplinnya dokter disetiap fasilitas kesehatan utamanya di RSUD Type B Kota Parepare dengan adanya skema BPJS Kesehatan dalam pelaksanaan JKN menjadi tantangan berat, seharusnya menjadi monitoring utama BPJS Kesehatan Kota Parepare.

8. Melihat kemampuan daya beli masyarakat di Kota Parepare yang menurun terkait turunnya ekonomi global juga menjadi hambatan, yang menjadi persoalan bahwa waktu menaikkan premi belum tepat sehingga perubahan tarif premi yang telah digodok oleh Kementerian Kesehatan menghasilkan tarif yang sangat mencekik masyarakat di Kota Parepare!!!

9.bMelihat potensi Fraud yang dilakukan pemberi pelayanan kesehatan, peserta BPJS Kesehatan Kota Parepare, maupun pemerintah yang belum optimal dicegah. Permenkes No 36 2016 Tentang Fraud belum diketahui oleh stakeholder terkait di daerah.

10.Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan premi BPJS Kesehatan, sehingga berbagai macam kecurigaan yang muncul bisa terjadi. Masih banyak masukan masyarakat bahwa BPJS Kesehatan belum transparan dan akuntabel dalam mengelola dana wali amanat ini. BPJS harus menunjukkan secara jelas dengan indikator terukur bahwa mereka sudah transparan dalam pengelolaan dana dari masyarakat, BPJS Kesehatan Kota Parepare harus ekstra sosialisasi kepada setiap elemen masyarakat di Kota Parepare.