Rumah Pensiunan Unhas Diduga Dirusak Oknum TNI AL, Mirham Minta Maaf ke Kadispen Lantamal VI

Status surat kepemilikan yang dipegang oleh warga tidak terdaftar di Dinas Pertahanan Kota Makassar.

Rumah Pensiunan Unhas Diduga Dirusak Oknum TNI AL, Mirham Minta Maaf ke Kadispen Lantamal VI
HANDOVER
Kadispen Lantamal VI Kapten Laut (KH) Suparman Sulo mendatangi ke kediamannya di Kelurahan Karuwisi Utara, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, Sulsel hari ini. 

Laporan Wartawan Tribun Timur Abdul Aziz Alimuddin

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR -- Mirham, pensiunan PNS Universitas Hasanuddin (Unhas) Makassar yang pagar rumahnya diduga dirusak oknum TNI AL meminta maaf kepada Kadispen Lantamal VI Kapten Laut (KH) Suparman Solo.

"Saya minta maaf atas termuatnya berita tentang TNI AL (Lantamal VI)," kata Mirham melalui rilis yang dikirim pihak TNI AL ke tribun-timur.com, Rabu (7/9/2016).

Dalam rilis juga dijelaskan bahwa permohonan maaf Hj Mihram terekam sewaktu Kadispen Lantamal VI Kapten Laut (KH) Suparman Sulo mendatangi ke kediamannya di Kelurahan Karuwisi Utara, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, Sulsel hari ini.

Kadispen Lantamal VI Kapten Laut (KH) Suparman Solo menyatakan berita yang termuat di media tentang Personel TNI AL terhadap rumah warga pensiunan PNS Unhas Makassar tersebut adalah salah satu upaya penertiban yang dilakukan pihak TNI AL (Lantamal VI) atas hak kepemilikan aset negara yang diberikan kepada TNI AL.

"Jadi para personel TNI-AL yang datang pada waktu itu beniat untuk kerja bakti dan penertiban bagunan liar di area sekitar tanah tersebut. Tanah ini tidak tersangkut dengan masalah hukum (gugatan) seperti yang diberitakan," kata Suparman.

Menurut Suparman, masyarakat sekitar kompleks juga telah bersedia dan telah menandatangani kesepakatan dengan pihak Lantamal VI bahwa sewaktu-waktu mereka akan siap meninggalkan tanah tersebut sampai batas waktu yang disepakati bersama dalam perjanjian yang tertulis.

Dijelaskannya, mengenai perihal tanah yang dalam proses Pengadilan Negeri Makassar, menurutnya, tanah tersebut bukan merupakan tanah yang dipermasalahkan karena status surat kepemilikan yang dipegang oleh warga tidak terdaftar di Dinas Pertahanan Kota Makassar.

"Sehingga sudah menjadi hak sepenuhnya TNI AL untuk menertibkan bangunan yang ada. Jadi berita bahwa tanah tersebut sedang dalam proses gugatan, itu tidak benar," ujar Suparman.(*)

Penulis: Abdul Azis
Editor: Suryana Anas
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved