Fraksi Demokrat Pertanyakan Utang Pemprov Sebesar Rp 136 M per Tahun

Laporan Wartawan Tribun Timur, Hasim Arfah

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR- Fraksi Demokrat mempertanyakan utang Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel sebesar Rp 136 M per tahun di PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero).

Hal ini disampaikan langsung oleh juru bicara Fraksi Demokrat DPRD Sulsel, Endre Cecep Lantara dalam Rapat Paripurna Pemandangan Umum Fraksi terhadap peraturan daerah Sulsel tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2015 di Sekretariat DPRD Sulsel, Jl Urip Sumoharjo, Makassar, Sulsel, Jumat (22/7/2016).

Ia mengatakan ada dua jenis utang Pemprov Sulsel setiap tahun yang dibayarkan, yakni pinjaman di Pusat Investasi Pemerintah (PIP) dan PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero).

"Seingat kami hanya utang PIP yang pernah dibahas di Pemerintahan Provinsi, sedangkan utang Sarana Multi Infrastruktur tak pernah dibahas, kami meminta jawaban dari pak gubernur atas utang ini," katanya.

Sementara itu, Ketua Fraksi Demokrat DPRD Sulsel, Selle KS Dalle menganggap utang dari PT Sarana Multi Infrastruktur ini memang tak pernah dibahas di DPRD Sulsel.

"Saya bertanya ke anggota DPRD yang lama, ternyata memang juga tak pernah ada pembahasan utang ini (PT Sarana Multi Infrastruktur)," katanya.

Dari laporan pertanggungjawaban APBD Sulsel 2015, utang Pemprov berjumlah Rp 790 Miliar.

Berikut rinciannya saldo awal utang Pemprov Sulsel:

*Utang Jangka Pendek: Rp 570 Miliar
-Utang Perhitungan Pihak Ketiga Rp 535 Juta
-Utang Bunga: Rp 457 Juta
-Bagian Lancar Utang Jangka Panjang: Rp 136 Miliar
-Utang beban: Rp 420 Miliar
-utang jangka pendek lainnya: Rp 14 Miliar

*Utang Jangka Panjang: Rp 218 Miliar
-utang pemerintah pusat: Rp 218 Miliar

Setelah itu, Pemprov kembali menambah utang jangka panjang dan pendek sebesar Rp 594 Miliar.

Tahun 2015, Pemprov membayarkan dua utang yakni Rp 136 M di PIP dan 136 M di Sarana Multi infrastruktur.

Sisa utang Pemprov Sulsel 2015 sebesar Rp 795 Miliar. (*)