Pilgub Sulsel 2018
Sekertaris Nyatakan NU Sulsel Dukung Agus AN, Kader Muda: Jangan Politisasi NU
Sebab, lanjut Karim, kita tahu pilgub adalah proses politik formal.
Penulis: Muh. Hasim Arfah | Editor: Ina Maharani
Laporan Wartawan Tribun Timur, Hasim Arfah
TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR- Kader muda NU Sulsel, Abdul Karim, tak sepakat dengan pernyataan Sekretaris Umum Wilayah NU Sulsel, Arifin Hamid yang menyebut kader NU mendukung Wagub Sulsel, Agus Arifin Nu'mang untuk maju sebagai calon gubernur Sulsel.
"Pernyataan ini identik dengan politisasi," kata Karim, Rabu (13/4/2016).
Sebab, lanjut Karim, kita tahu pilgub adalah proses politik formal.
"Apapun alasannya, pilgub adalah ranah politik praktis. NU jangan dibawa-bawa kesana, NU jangan dipolitisasi," ujarnya.
"Apalagi, dengan mengklaim atas nama kader. Pertanyaannya, kader yang mana?" ujarnya.
Menurutnya, Kader itu merepresentasikan institusi.
"Disinilah kelirunya, NU itu adalah institusi, tak bisa digerakkan begitu saja tanpa keputusan resmi institusi yang didalamnya ada kader. Artinya, aspirasi organisasi yang keluar tak boleh atas dorongan subjektif pengurus," katanya.
Apalagi soal politik praktis, Muktamar NU Situbondo 1984 jelas menyatakan NU kembali ke khittah 1926, artinya, NU tak boleh berpolitik praktis lagi. [Baca: http://makassar.tribunnews.com/2016/04/12/video-alasan-elite-nu-dukung-agus-arifin-numang-di-pilgub-sulsel].
Kalaupun, lanjut Direktur Eksekutif LAPAR Sulsel ini, disebut dukungan itu sebatas rekomendasi, hal ini juga keliru, karena dalam UU No. 8/2015 Tentang perubahan UU No. 1/2015 Tentang Penetapan Perpu No.1/2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang jelas didalamnya diatur bahwa selain jalur independen, hanya Parpol yang diperbolehkan mengusung Calon kepala daerah, bukan Ormas.
"Artinya, rekomendasi NU Sulsel untuk mendorong Wagub, Agus Arifin Nu'mang bertentangan dengan peraturan," kata Karim.
Pernyataan Penasehat NU Wilayah Sulsel, Alwi Gani bahwa NU bukan organisasi politik dan karena itu tidak ingin masuk dalam politik praktis, hanya pendukung saja, menurut kami adalah pernyataan ambigu.
Sebab, mengakui NU bukan organisasi politik, disatu sisi, tetapi disisi lain menyatakan dukungan secara politik pada Wagub dengan rekomendasi.
"Kami berharap, NU jangan dipolitisasi, aspirasi institusi jangan diprivatisasi. Ormas ini didirikan oleh para ulama khas, para Waliullah," katanya. (*)
Hasim Arfah
