Data Amburadul, DPRD Toraja Sebut BPJS Bohongi Publik

TRIBUNTORAJA.COM, MAKALE - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tana Toraja berang kepada pihak Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).

DPRD Toraja menyebut BPJS selama ini tidak memiliki data akurat pengguna jasa BPJS di Toraja.

Selain itu, data yang dipaparkan pihak BPJS dalam rapat bersama DPRD Toraja tidak sesuai dengan jumlah penerima anggaran kesehatan yang telah dianggarkan pemerintah.

Berdasarkan data yang diusulkan dalam anggaran yang pernah diusulkan pemerintah, DPRD Tana Toraja menemukan 78 ribu jiwa yang belum menerima dana kesehatan gratis

" Ini data ambruadul, ada pembohonngan publik dan anggaran oleh BPJS," ujar Ketua DPRD Tana Toraja, Welem Sambolangi dengan nada tinggi.

DPRD Toraja memanggil Dinas Kesehatan dan Dinas Kependudukan untuk mengetahui pengelolahan dana kesehatan oleh BPJS.

Rapat yang juga dihadiri pihak BPJS Toraja dan RSUD Lakipadada tersebut digelar di ruang rapat pimpinan DPRD Toraja, Rabu (10/2/2016).

Jumlah penduduk Tana Toraja saat ini 317.642 jiwa.

Adapun yang masuk dalam program Kartu Indonesia Sehat (KIS) Kementrian Sosial sebanyak 101.500 jiwa.

Dana kesehatan yang ditaggung program kesehatan gratis sebanyak 36.908 jiwa.

"Belum semua kartu BPJS dari 36.908 jiwa dan 101.500 jiwa yang terbagi,"ujar Kepala Unit Kepesertaan BPJS Toraja, Natan Serung, dalam rapat kerja tersebut.

Total dana yang digelontorkan untuk BPJS dari APBD Tana Toraja tahun2016, sebanyak Rp14 miliar.

Biaya kesehatan yang dianggarkan untuk 36 ribu jiwa itu adalah Rp 23 ribu per bulan.(*)