Luthfi A Mutty Minta Bupati Terpilih Dilantik di Daerah

Laporan Wartawan Tribun Timur, Abdul Aziz Alimuddin

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR -- Anggota Komisi II DPR RI, Luthfi A Mutty mengatakan, pelantikan bupati dan wali kota terpilih pada Pilkada serentak 2015 lalu harus dilaksanakan di daerah.

Ketua Kelompok Fraksi Nasdem di Badan Legislasi DPR ini menegaskan, jika pemerintah memaksakan pelantikan di Jakarta maka hal itu bertentangan dengan undang-undang nomor 9 tahun 2015.

"Dalam ini diatur bahwa bupati atau walikota dilantik oleh gubernur atas nama presiden di ibukota provinsi. Kalau tetap dilaksanakan di Jakarta, itu melanggar undang-undang," ujar Luthfi A Mutty, Rabu (3/2/2016).

Ketua DPD Partai Nasdem Sulsel ini mengatakan, pelantikan bupati atau walikota bisa saja digelar di Jakarta, tetapi dengan syarat undang-undang yang mengatur tentang hal ini harus direvisi.

Namun menurut, mantan Bupati Luwu Utara dua priode ini, hal itu tidak bisa dilakukan saat ini karena waktunya tinggal sedikit. Sedangkan untuk merevisi undang-undang butuh waktu.

"Bisa saja cepat tetapi dalam bentuk Perppu (Peraturan Pemerintah Pengganti undang-undang). Namun harus diingat, penerbitan Perppu itu harus atas dasar hal ihwal kegentingan yang memaksa," jelas Luthfi.

Diungkapkan Luthfi, Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo terlalu menyederhanakan masalah jika mengatakan gubernur tidak akan iri kalau bupati dan walikota terpilih dilantik di Istana Negara.

"Ini bukan soal iri atau tidak iri. Ini lebih pada soal kian masif dan terstrukturnya resentralisasi," tegas Luthfi.

Luthfi mengatakan, seperti dimaklumi, salah satu tuntutan reformasi adalah desentralisasi pemerintahan. Tuntutan ini lahir karena selama 32 tahun orde baru, daerah hanya sekedar agen dari pemerintah pusat. Semua kewenangan diatur oleh pemerintah pusat.

"Kenapa justru seakan mau ditarik kembali kepusat. Saat ini desentralisasi sudah tidak jelas arahnya," ungkap Luthfi. (*)