Panwas Maros Mengeluh, Anggaranya Minim untuk Bayar Honor Anggotanya

Laporan Wartawan Tribun Timur, Ansar Lempe

TRIBUN-TIMUR.COM, MAROS - Panwaslu Maros kekurangan anggaran dari pemerintah, padahal tugasnya yang berat dalam menentukan kualitas demokrasi dalam Pilkada.

Tidak maksimalnya anggaran yang diperuntukan kepada Panwas ini disebabkan, persoalan minimnya anggaran dari Pemerintah Daerah.

Ketua Panwaslu Maros, Haruna Yusuf, mengatakan, pemberdayaan SDM Panwas sangat minim, lantaran kurangnya anggaran. Hal tersebut sangat berdampak pada kualitas kinerja Panwas di lapangan saat ini.

"Kami melakukan pengawasan 24 jam. Apa lagi saat sekarang ini, isu money politik lagi ramai diperbincangkan. Kmi tidak bisa terlalu berbuat banyak karena faktor regulasi dan minimnya anggaran," katanya, Minggu (29/11).

Haruna menjelaskan, 630 orang yang telah direkrut oleh Panwaslu untuk melakukan pengawasan di tingkat TPS. Namun kinerjanya belum maksimal seperti yang diharapkan. Itu karena minimnya anggaran.

Untuk pengawas TPS, setiap orang hanya diberikan honor Rp 500 ribu dan hanya sekali mengikuti bimbingan teknis (Bimtek). Belum lagi Pengawas di Kecamatan yang berjumlah 42 orang yang hanya digaji Rp 800 ribu perorang.

"Meski begitu dalam kondisi sulit begini, kami yakin akan tetap bekerja semaksimalnya untuk mencapai hasil yang maksimal juga. Kami sebenarnya masih terkendala pada anggaran, ini kenyataan," ujarnya.

Haruna melanjutkan, pada tahun 2014 lalu, pihaknya mengajukan anggaran sebesar Rp 3,5 miliar dan telah disetujui. Namun anggaran tersebut cair secara bertahap, Rp 2 miliar di anggaran pokok dan Rp1,5 mliar di anggaran perubahan.

"Karena tugas panwas masih ada sekitar empat bulan lagi, kami sudah mengajukan kembali anggaran sebesar satu miliar namun kami diminta untuk diminimalisirkan menjadi Rp 833 juta," ujarnya.

Hanya saja, Haruna belum bisa memastikan kapan pencairan tambahan anggaran tersebut. Hingga saat ini, panwas masih menunggu realisasinya.