Jurus Yuddy Chrisnandi

Usia Yuddy Chrisnandi, sosok intelektual muda yang dipercaya memimpin Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB), memang masih cukup muda. Tapi gebrakannya luar biasa. Hal itu tidak dapat dipisahkan dari pengalamannya yang cukup kaya, baik sebagai politisi maupun akademisi.
Sebagai professor di fakultas ilmu sosial dan ilmu politik, Yuddy paham benar bahwa para ilmuwan sosial hingga saat ini masih memperdebatkan: perubahan itu dimulai darimana, perubahan individu atau perubahan sistem. Namun sebagai menteri, ia tidak boleh terjebak kedalam dua pilihan itu dalam menjalankan revolusi mental di kalangan aparatur negara. Ia nampaknya lebih memilih memadukan kedua pendekatan tersebut. Lahirlah dua jurus sakti, pertama jurus ‘Revolusi Mindset’ dan ‘Revolusi Institusi’.

Revolusi Mindset
Ada meme yang sering beredar di media sosial terkait mentalitas birokrasi kita, bahwa pegawai negeri itu memiliki sejumlah penyakit, seperti KUDIS (Kurang Disiplin), ASMA (Asal Mengisi Absen), TBC (Tidak Bisa Computer), KRAM (Kurang Terampil) dan ASAM URAT (Asal Sampai Kantor Terus Uring-uringan Atau Tidur).
Ada juga meme GINJAL (Gaji Ingin Naik Tapi Kerjanya Lamban), PUCAT (Pulang Cepat), FLU (Facebook Melulu), KURAP (Korupsi atau Rampok), KUTIL (Kurang Teliti). Meme yang beredar di media sosial tersebut tidak sepenuhnya benar, meski juga tak bisa dinafikan ada sejumlah oknum aparat sipil negara yang juga hobi melakukannya.
Yuddy berulangkali menegaskan, revolusi mental dalam birokrasi dapat diartikan sebagai perubahan mindset birokrasi yang dilayani menjadi melayani, dari duduk bersandar dan bermalas-malasan menjadi birokrasi yang pro aktif, dari priyayi menjadi pelayan. Feodal menjadi merakyat, distrust menjadi trust, tidak produktif dan koruptif menjadi produktif dan tidak koruptif, sehingga akan tumbuh dan berkembang perilaku birokrasi berbudaya kerja yang bersih, jujur, melayani, disiplin, ramah, bertanggungjawab, produktif, kreatif, kerja keras dan ikhlas serta gigih dan kooperatif.
Yuddy telah menandatangani Peraturan Menteri PAN RB Nomor 53/2014 tentang kewajiban seluruh instansi untuk menyusun perjanjian dan pelaporan kinerja. Hal ini untuk berkomitmen dalam memberikan pelayanan secara optimal dan melaporkan kinerja pelaksanaannya pada akhir tahun.
Revolusi mindset juga dicanangkan melalui gerakan hidup sederhana. Melalui kebijakan tersebut, seluruh instansi pemerintah diminta mengurangi penggunaan anggaran yang tidak terarah, misalnya rapat di hotel. Kebijakan ini dirumuskan melalui Surat Edaran Nomor 11 Tahun 2014 yang kemudian dikuatkan dengan Peraturan Menteri PANRB Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembatasan Pertemuan/Rapat di Luar Kantor Dalam Rangka Peningkatan Efisiensi dan Efektivitas Kerja Aparatur.
Kebijakan ini sangat ampuh, karena diterbitkan pada akhir tahun yang biasanya di banyak instansi pemerintah didominasi dengan kegiatan-kegiatan ‘untuk menghabiskan anggaran’. Hasilnya, tidak lebih dari enam bulan, gerakan ini mampu menghemat anggaran pemerintah sekitar Rp 5,3 triliun.
Selain itu, Aparat Sipil Negara (ASN) saat ini juga dibatasi dalam membuat pesta mewah. Dulu pejabat bikin pesta pejabat di tempat mewah, sekarang tidak boleh lagi. Pejabat harus mau merakyat, resepsi pernikahan anaknya tidak boleh di tempat mewah, undangan dibatasi hanya 400 orang. Urusan naik pesawat juga sekarang lebih ketat, ASN dilarang naik di kelas bisnis, kecuali sebagai pilihan terakhir bila kelas ekonomi sudah habis. Spirit kebijakaan tersebut adalah merubah paradigma perilaku agar mereka tidak berperilaku boros dan responsif pada kebutuhan masyarakat.
Revolusi Kelembagaan
Setelah dilantik sebagai menteri, gebrakan Yuddy langsung menyita perhatian masyarakat dengan kebijakan moratorium pengangkatan Aparatur Sipil Negara (ASN). Moratorium merupakan masa jeda untuk melakukan pendataan, serta meredistribusi pegawai, supaya aparatur tidak hanya menumpuk di daerah perkotaan saja, namun lebih tersebar sesuai kebutuhan.
Selain itu, dalam satu tahun ini telah dilaksanakan revitalisasi kelembagaan dalam pengelolaan reformasi birokrasi nasional. Misalnya dengan pembentukan Komite Pengawas Reformasi Birokrasi Nasional (KPRBN) yang berperan menetapkan arah kebijakan dan strategi reformasi. Telah dibentuk pula Tim Reformasi Birokrasi Nasional (TRBN) yang berperan merumuskan kebijakan dan strategi operasional serta memantau dan mengevaluasi kemajuan implementasi reformasi birokrasi .
Sejak pelaksanaan reformasi birokrasi digulirkan, banyak hal yang telah dicapai oleh pemerintah. Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Reformasi Birokrasi menunjukan peningkatan rata-rata capaian Nilai Indeks Reformasi birokrasi. Hasil evaluasi sementara terhadap 19 Kementerian/Lembaga yang telah selesai dievaluasi, rata-rata Nilai Indeks Reformasi Birokrasi (tingkat kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi) tahun 2014 adalah 57,34. Sementara itu, pada tahun 2015 meningkat menjadi 67,21. Adapun terhadap Kementerian/Lembaga lainnya sedang dalam proses evaluasi. Selain itu, Kemenpan-RB juga telah menyerahkan hasil evaluasi keberadaan lembaga nonstruktural (LNS) kepada Presiden Jokowi. Kemenpan-RB menyerahkan kepada presiden untuk memutuskan lembaga mana saja yang perlu dipertahankan, digabungkan, atau dibubarkan.
“Revolusi Mental” Belum Selesai
Revolusi Mental bukan sekadar slogan kampanye. Revolusi Mental adalah ruh kebijakan pemerintahan Jokowi-JK yang telah, sedang dan akan terus digalakkan di bangsa ini. Yuddy Chrisnandi telah mencontohkan penerapannya melalui Kementerian yang dipimpinnya. Setahun, waktu yang masih cukup singkat untuk menilai kinerja kementerian. Namun bagi Yuddy, setahun sudah cukup untuk memanen apresiasi dari berbagai kalangan, termasuk Komisi II DPR-RI yang menjadi mitra kementeriannya. Apresiasi itu takkan membuat Yuddy berpuas diri, baginya “Revolusi Mental” belum selesai. Masih banyak PR besar menanti. Selamat Bekerja Bang Yuddy!

Oleh:
Mukhtar Tompo
Staf Khusus/ Pribadi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi