Hatita Kontrak Politik Perjuangkan Hak Perempuan, Hadir Perjuangkan Guru Mengaji
Penandatanganan kontrak politik tersebut dilakukan oleh Harmil Mattotorang.
Penulis: Ansar | Editor: Anita Kusuma Wardana
lihat foto
Laporan Wartawan Tribun Timur, Ansar Lempe
TRIBUN TIMUR COM, MAROS -Pasangan calon Bupati-Wakil Bupati Maros, Hatta Rahman-Harmil Mattotorang (Hatita) berkontrak politik dengan Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) cabang Maros, Selasa (10/11).
Penandatanganan kontrak politik tersebut dilakukan oleh Harmil Mattotorang. Acara tersebut dirangkaikan dengan dialog yang digelar di Mattoanging Kecamatan Bantimurung.
Dialog tersebut bertema membangun komitmen pemimpin untuk pemenuhan hak-hak atas layanan publik perlindungan sosial, sumber daya alam yang inklusi di Maros.
Harmil mengatakan, Hatita memberanikan diri untul melakukan teken kontrak politik dengan KPI tersebut sebagai bentuk komitmen Hatita dalam memperjuangkan hak perempuan.
"Kami lakukan kontrak politik ini sebagai bentuk komitmen kami untuk memperjuangkan hak perempuan. Pada periode pertama, kami membuktikan dengan memunculkan program pro gender," ujar Harmil.
Jika terpilih kembali, Hatita kembali lebih berkomitmen memasukkan program-program pro gender untuk memenuhi hak atas layanan publik dengan dukungan KPI.
Dikonfirmasi terpisah, Master Campaign (MC) Andi Husain Rasul - Sudirman (Hadir) Akbar Endra mengatakan, jika menang pada 9 Desember mendatang, biaya insentif Iman Masjid, Iman Desa, Kepala Lingkungan dan guru mengaji akan ditingkatkan.
Menurutnya, selama ini gaji insentif yang diterima oleh Iman Masjid, Iman Desa, Kepala Lingkungan dan guru mengaji hanya Rp 100 rb perbulan. Itupun dibayar pertriwulan.
"Selama ini insentifnya hanya 100 ribu. Itupun dibayar triwulan. Bagaimana mau hidup. Cukup tidak itu uang, kalau sudah berkeluarga. Yang masih single saja tidak cukup," katanya.
Selain itu, Hadir juga berjanji akan menciptakan sumber air bersih yang akan dipasok ke daerah - daerah yang sangat sulit dijangkau PDAM, seperti Camba dan Cenrana.
Pendidikan dan kesehatan gratis belum pernah dinikmati oleh warga. Warga masih membeli obat dengan harga ratusan ribu. Padahal pemerintah menjanjikan gratis.
![[FULL] Gugatan 125 T Ijazah Wapres Untungkan Prabowo, Pakar Nilai Gibran Punya Kekhawatiran Besar](https://img.youtube.com/vi/glSlEtPe0_8/mqdefault.jpg)
