Nurmal Idrus Bakal Datangi DPRD Makassar

Laporan Wartawan Tribun Timur, Hasim Arfah

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR -Koordinator Tim Pendamping SKPD Bidang Kinerja Nurmal Idrus meminta polemik tim pendamping SKPD segera dihentikan. Menurutnya selama ini sudah tak sehat dan lebih mengarah pada fitnah.

"Ada yang mengatakan bahwa kami menerima gaji lebih Rp 80 juta per bulan. Hitungan dari mana itu. Alokasinya memang mungkin miliaran tapi yang akan kita peroleh tak akan sebesar itu,” ujarnya via BBM ke Tribun, Sabtu (31/10/2015).

Ia menganggap program ini bukan proyek tapi jasa konsultansi jika ada output dari pendampingan.

“Kita dibayar berdasarkan jam kunjungan, asisensi, membawa materi dan ada lapoan kinerja. Jika tak ada itu, maka tak bisa dibayarkan," katanya.

Ia mengungkapkan sampai akhir Oktober ini jumlah jam kunjungannya tak mencapai 100 jam kunjungan dari 15 SKPD yang menjadi tanggungjawab tim kinerja.

"Contohnya saya, dari 15 SKPD total jumlah jam asistensi, membawa materi dan laporan kinerja tak sampai 100 jam. Itu dikalikan 900 ribu per kunjungan dan itu yang saya terima selama bekerja tiap hari kerja di 15 SKPD selama 10 bulan ini. Angka alokasi anggarannya yang besar tapi yang akan diterima akan jauh di bawah itu,"ujarnya.

Nurmal juga mengakui harus membayar puluhan surveyor yang melakukan survey untuk mengukur IKM tiap kecamatan yang dilakukan dua kali Juni dan Desember ini.

"Biaya sekali survey itu hingga Rp 70 juta. Jadi hitung saja," ujarnya.

Nurmal pun meminta kesempatan kepada DPRD Kota Makassar agar bisa datang dan memaparkan hasil kerja serta temuannya.

"Beri saya kesempatan berbicara di depan para anggota dewan. Kewajiban saya bertanggungjawab kepada wali kota, tapi kalau DPRD menginginkan saya akan datang berbicara memaparkan apa hasil progres pekerjaan saya," katanya. (*)