SC Ancam Ganti Panitia Musywil Muhammadiyah
Irwan Akib pun kembali mengungkapkan kesungguhannya mengganti panitia karena pembentukan Provinsi Luwu Raya tak masuk agenda Musywil Muhammadiyah.
Penulis: Muh. Hasim Arfah | Editor: Anita Kusuma Wardana
Laporan Wartawan Tribun Timur, Hasim Arfah
TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR- Anggota Steering Committee (SC) Musyawarah Wilayah Muhammadiyah Sulsel ke 39, Irwan Akib melontarkan pernyataan akan mengganti panitia yang melenceng dari agenda Musyawarah Wilayah.
Hal ini dia sampaikan dalam konferensi pers Panitia Musyawarah Wilayah Muhammadiyah Sulsel menjawab Isu Pembentukan Luwu Raya di Gedung Rektorat Kampus Unismuh Makassar, Jl AP Pettarani, Makassar, Jumat (30/10/2015).
Hadir dalam konferensi pers ini antara lain Ketua PW Muhammadiyah KH Alwi ujarnya Sekretaris PW Muhammadiyah KH Mawardi Parewangi, Ketua Steering Committee Musywil Muhammadiyah Prof Ambo Asse, Rektor Unismuh Makassar Dr Irwan Akib, Ketua Pemuda Muhammadiyah Sulsel Mahyuddin, Ketua Majelis Pustaka PWM Sulsel.
"Kalau ada panitia memang yang bicara masalah itu (rekomendasi Provinsi Luwu Raya), kalau iyya maka saya sebagai SC akan merekomendasikan mereka segera diganti," ujarnya di depan Pengurus Wilayah Muhammadiyah Sulsel.
Irwan Akib pun kembali mengungkapkan kesungguhannya mengganti panitia karena pembentukan Provinsi Luwu Raya tak masuk agenda Musywil Muhammadiyah.
Salah satu panitia Musywil Muhammadiyah ke 39 mengatakan SC tak bisa mengusulkan mengganti seorang panitia.
"Dimana ada seorang SC bisa mengganti panitia, ini tidak ada dalam organisasi, mereka mau mengganti pak Darwis, mau ganti pak Yose? Kalau saya urus saja urusan masing-masing," ujarnya pejabat PW Muhammadiyah Sulsel yang tak mau menyebut namanya.
Pejabat teras di PWM Muhammadiyah ini mengungkapkan seorang tak bisa diganti tanpa adanya kesalahan fatal.
"Justru yang bisa diganti sebagai pejabat di Muhammadiyah adalah mereka yang berafiliasi dengan partai dan bahkan menjadi pimpinan tim sukses pada salah satu calon pada Pilkada 2015 ini. Mereka inilah yang harus diganti karena menggunakan perangkat Muhammadiyah untuk berpolitik dan mendukung salah satu calon," ujarnya. (*)