Kota Makassar Komitmen Dalam Kreatifitas

Pilkada di Sulsel 2015

Komisioner KPU Sulsel: Resiko Penyelenggara Pilkada Tak Sebanding Honornya

Tayang: Jumat, 9 Oktober 2015 13:07 WITA

Penulis: Ilham Arsyam | Editor: Suryana Anas

lihat foto

Komisioner KPU Sulsel: Resiko Penyelenggara Pilkada Tak Sebanding Honornya

TRIBUN TIMUR/MUHAMMAD ABDIWAN

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggandengan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sulsel dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulsel Menggelar diskusi untuk mengantisipasi adanya politik uang saat pelaksanaan Pilkada serentak 9 Desember 2015. di kantor KPU Sulsel, Kamis (8/10/2015). Diskusi yang melibatkan KPK, KPU, dan Bawaslu ini menghadirkan pembicara Deputi Bidang Pencegahan KPK Guntur Kusmeiyano dan Alfi Rachman Waluyo. Selain itu Ketua Bawaslu Sulsel Laode Arumahi dan Komisioner KPU Sulsel Khaerul Mannan. tribun timur/muhammad abdwian

Baca Selanjutnya:

Maros, Parepare Krisis Air Bersih

Laporan Wartawan Tribun Timur, Ilham Arsyam

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR -Komisioner KPU Sulsel divisi hukum, Khaerul Mannan mengatakan curhat penyelenggara Pilkada di Kabupaten dalam diskusi dengan KPK Kamis (8/10/2015) kemarin terkait honor mereka adalah sesuatu yang wajar.

Menurut mantan ketua KPU Parepare ini, tingginya resiko dengan upah yang mereka dapatkan belum sebanding. Belum lagi, kata Khaerul, anggaran dari Pemkab sangat sulit dicairkan.

"Alangkah baiknya memang anggaran Pilkada kedepan ini ditanggung APBN sehingga tak ada tumpang tindih kepentingan dengan kandidat incumben," katanya Jumat (9/10/2015).

Ketua Bawaslu Sulsel Laode Arumahi mengungkapkan fakta jika pengawas lapangan menerima upah sangat rendah. "Di Gowa misalnya setelah kita hitung-hitung dari anggaran yang ada untuk pengawas lapangan hanya kebagian Rp100 ribu perbulan, bayangkan itu," katanya. (*)