Panwas Pilkada Sulsel Curhat Soal Honor di Hadapan Pejabat KPK

Laporan wartawan Tribun Timur, Syamsul Bahri

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR -Diskusi Pilkada Berintegritas yang digelar KPU dan Bawaslu Sulsel bekerjasama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Kamis (8/10/2015) dijadikan ajang curhat penyelenggara Pilkada tingkat kabupaten.

Sejumlah penyelenggara mengeluhkan rendahnya honor penyelenggara Pilkada di lapangan.

Padahal seyogyanya, dalam diskusi yang menghadirkan Group Head Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat KPK, Guntur Kusmeiyano dan spesialis kampanye sosial KPK Alfi Rachman Waluyo itu dijadikan warning untuk tak main-main di Pilkada.

Alih-alih memberi warning, pejabat KPK ini tak bisa membendung keluh kesah para penyelenggara tekait honor dan mandeknya anggaran Pilkada dari Pemkab masing-masing.

Ketua Bawaslu Sulsel Laode Arumahi memulai 'provokasi' curhat penyelenggara dengan menyebut jika kemungkinan penyelenggara korupsi sangat kecil.

"Apa yang mau dikorupsi kalau honor PPL cuma Rp100 ribu perbulan," kata Arumahi.

Arumahi mengatakan KPK seharusnya menyelidiki korupsi pada jajaran penyedia anggaran Pilkada. (*)