Kasus Tanah, Jen Tang Dituntut 1 Tahun Penjara

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR -Pengadilan Negeri Makassar, ternyata sudah menuntut pemilik PT Jujur Jaya Sakti, Soedirjo Aliman alias Jen Tang, satu tahun penjara dalam kasus dugaan pemalsuan dokumen tanah.

Penuntutan Jen Tang ini dikemukakan jaksa Christian Carel Ratuanik dalam sidang di Pengadilan Negeri Makassar, Rabu (5/8/2015).

Dalam sidang, Jaksa Penuntut Umum (JPU) memerintahkan penahanan atas terdakwa kasus dugaan pemalsuan alas hak lahan seluas 4.300 m2 di Jl AP Pettarani ke di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar.

"Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana pemalsuan dokumen," kata Christian.

Terdakwa terbukti melanggar pasal 266 ayat 2 kitab undang-undang hukum pidana tentang pemalsuan dokumen. Terdakwa telah menempatkan keterangan palsu di atas akta autentik.

Dokumen itu berupa akta pembelian lahan itu telah menggunakan dokumen itu untuk gugatan sengketa lahan di pengadilan.

Christian menuturkan dalam akta itu trerdakwa telah membeli lahan itu dari pemiliknya almarhum Mansyur Daeng Limpo.

Namun ternyata isi akta notaris yang digunakan Jen Tang untuk mengajukan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya.

"Seluruh saksi dan saksi ahli menguatkan peran terdakwa," ujar Koordinator Bidang Tindak Pidana Umum Kejati Sulsel ini.

Hal yang memberatkan, menurut Christian, terdakwa telah merugikan korban dalam hal ini PT Timurama dan terdakwa tidak mengakui perbuatannya di pengadilan.

Adapun yang meringankan, terdakwa sopan dan kooperatif selama di persidangan dan belum pernah dipidana.

Pengacara Jen Tang, Ulil Amri, menyatakan akan mengajukan pembelaan atas tuntutan yang ditujukan terhadap kliennya.

Dia menilai jaksa keliru menuntut bersalah kliennya dalam kasus ini. “Kami akan ajukan secara tertulis biar lebih jelas,” ujarnya.

Menurut Ulil, beberapa hal yang akan dijadikan materi pledoi antara lain, akta pembelian lahan atas nama Mansyur Daeng Limpo itu bukanlah palsu karena dibenarkan oleh ahli warisnya.

Selain itu, belum ada putusan Pengadilan yang menyatakan akta tersebut adalah palsu.

Ulil juga menuturkan obyek tanah di Jalan Pettarani yang sekarang dikuasai oleh PT Timurama terbukti milik Mansur Daeng Limpo. PT Timurama, kata Ulil, yang membeli lahan dari Paharudin Dg Lurang terbukti bukan sebagai pemilik tanah.

“Akta itu sudah diuji di pengadilan dalam kasus perdata,” ujarnya.

Ketua majelis hakim, Andi Cakra Alam, menunda sidang hingga pekan depan dengan agenda mendengarkan pembelaan dari tim penasihat hukum terdakwa.

Selain pemalsuan akta, Jen Tang juga dilaporkan memalsukan kuitansi pembelian lahan itu, namun kasus itu masih terus berproses di Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan dan Barat.

Kasus ini sempat dihentikan oleh penyidik Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan dan Barat setelah berkasnya beberapa kali ditolak oleh kejaksaan.

Kepolisian menyatakan penghentian penyidikan atas petunjuk Jaksa Penuntut Umum yang menyebut perkara tersebut masuk dalam ranah perkara perdata sehingga tidak bisa dijadikan acuan untuk menghentikan penyidikan.

Namun setelah dipraperadilankan, pengadilan memutuskan menganulir penghentian kasus itu pada Juni 2014.

Perkara Jen Tang ini juga sempat menarik perhatian masyarakat Sulawesi Selatan tahun ini.

Dua petinggi Kejaksaan Tinggi yakni bekas Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Kadarsyah dan bekas Asisten Pidana Umum Fri Hartono disebut menerima gratifikasi mobil mewah dari Jen Tang.

Namun belakangan Bidang Pengawasan Kejaksaan Agung menyatakan gratifikasi itu tidak terbukti, setelah tim turun langsung ke Makassar melakukan pemeriksaan.

Tak lama setelah keluarnya hasil pemeriksaan, dua pejabat tersebut juga dicopot. (*)