Jelang Setahun Danny-Ical: 'Kebijakan Tidak Smart, Pemimpin Lemah'

Laporan Wartawan Tribun Timur, Darul Amri 

MAKASSAR, TRIBUN-TIMUR.COM-Program Smart City atau kota pintar ala Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar Danny Pomanto-Syamsu Rizal (DIA) jadi sorotan dialog Forum Cendrawasih 430, di Kantor Tribun Timur, Jl Cendrawasih, Makassar, Rabu (29/4/2015) sore.

Direktur Eksekutif PT Duta Politika Indonesia (DPI), Dedi Alamsyah Mannaroi, bertindak sebagai moderator diskusi. Diskusi sebagai ajang evaluasi jelang satu tahun kepemimpinan Danny Pomanto dan Syamsu Rizal.

Hadir, Koordinator Forum Informas dan Komunikasi Organisasi nonpemerintah (FIK-Ornop) Sulsel Asram Jaya, Dekan Fakultas Teknologi Industri (FTI) UMI Zakir Sabara HW MT, Direktur Advokasi Komiter Pemantau Legislatif (Kopel) Indonesia Herman, Komite Perlindungan Jurnalis dan Kebebasan Berekspresi (KORANKIRI) Ostaf Al Mustafa,

Mantan anggota KPU Sulsel, Nusrah Azis, jurnalis Celebes TV Muh Idris, Pengusaha Properti Syahwaluddin Arief, Repdem Sulsel Arsony, Masika ICMI Sulsel Muh Nur, Sumarlin Suaeb (Kopel), Akademisi Unismuh A Luhur Prianto, Anggota FIK Ornop Sulsel Mukmin, Muhdasin (Kopel), Santa (Kopel), aktivis Gerakan Revolusi Demokratik (GRD) Amar Anggriawan, Muh Ikhsan (PNS).

“Pilihan narasi DP (Danny Pomanto) tidak rasional karena penerima dampak dari pembangunan, warga, justru tak merasakan kemajuan. Ingat, program Smart City mengindikasikan adanya E-budgetting seperti yang terlaksana di Jakarta karena penerimaan dana sangat akurat.

Kebijakan besar DP tak dibangun dengan Smart berupa e-Budgetting. Wilayah korupsi berupa korupsi kebijakan seperti pemberian izin pada perusahaan besar,"kata Asram Jaya.

Menurut Asram, kepemimpinan yang baik harus meninggalkan legacy. “Tak ada tools monitoring terhadap SKPD. Tak ada sistem yang dibangun oleh DP. Bukan SKPD yang bermasalah tapi leadership yang lemah. Problem Makassar berupa leadership (kepemimpinan). Kebijakan besar dalam delapan program menuju masa depan tidak dibangun dengan smart,” jelas Asram.

Herman, mengatakan, selama Danny memimpin, potensi pajak daerah yang seharusnya masuk ke daerah, “ternyata tak masuk. Sebanyak 83 persen pajak yang terealisasi. Harusnya pajak berlaku via smart system berupa pajak yang langsung masuk kas daerah, tapi tak terlaksana,” katanya.

Smart Error
Syawaluddin, mengatakan, peluncuran smart card sebagai bagian klaim Smart City DIA hanya klaim belaka, “website-nya saja error, jaringannya katanya bermasalah, jadinya smart error. Yang jadi pertanyaan juga, siapa yang punya program smard card? Apakah BRI atau Pemkot?,” katanya.

Selengkapnya, baca Tribun Timur, Kamis (30/4/2015)