KPI Sulsel Bahas Perlindungan Sosial dan UU Desa

Laporan wartawan Tribun Timur Jumadi Mappanganro

MAKASSAR, TRIBUN-TIMUR.COM – Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) Sulawesi Selatan menggelar Seminar dan Lokakarya Forum Pemangku Kepentingan Perlindungan Sosial dan Undang-Undang (UU) Desa. Bertempat di Hotel Kenari, Kota Makassar, Jumat (10/4/2015) pagi hingga sore.

Acara ini menghadirkan pembicara Kepala Sub Bagian Dinas Sosial Provinsi Sulsel Abd Rahman Saleh SH MM dan Sekretaris Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa (BPMPD) Sulsel Sentot Irawan.

Pembicara lain yakni Linarti dari Sekretariat Nasional (Setnas) KPI dan Ketua Perhimpunan Jurnalis Indonesia (PJI) Sulsel Jumadi Mappanganro. Seminar dan lokakarya ini dihadiri puluhan organisasi masyarakat sipil (OMS) dari berbagai daerah di Sulsel.

Menurut Sekretaris KPI Wilayah Sulsel Marselina May mengatakan, kegiatan ini dilatari kebijakan program perlindungan sosial dan regulasi UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa yang menjadi peluang sekaligus tantangan yang harus direspon dengan baik kelompok perempuan.

Belajar dari pengalaman tahun 2013 bahwa selama implementasi program perlindungan sosial, perempuan hanya mendapat sekitar 10-20 persen. Perempuan paling banyak tertinggal dalam mendapatkan akses terhadap berbagai layanan publik.

Catatan pengalaman yang belum berpihak pada perempuan seperti ini dalam program perlindungan sosial seharusnya tidak terulang pada implementasi regulasi UU Desa.

Beberapa catatan dalam program perlindungan sosial seperti masih minimnya akses perempuan, partisipasi, kontrol dan manfaat salah satu penyebabnya karena tidak cermat sejak awal dalam merespon kebijakan tersebut.

“Sejak awal tidak pernah dilakukan telaah kritis terhadap UU No. 40 tahun 2004 tentang sistem jaminan sosial Nasional. Akibatnya, perempuan tidak bisa memetakan ruang dan peluang di mana perempuan bisa hadir dan terlibat,” jelas Marselina. (*/tribun-timur.com)