Demokrasi Belum Jadi Alas Berpikir dan Bertindak

Refleksi Akhir Tahun Lembaga Advokasi dan Pendidikan Anak Rakyat (LAPAR) Sulsel Tentang Praktek Demokrasi Lokal di Sulsel, 2014

TRIBUN-TIMUR.COM-Demokrasi sebagai metodologi berbangsa dan bernegara pada level lokal Sulsel ini belumlah mengalami kemajuan signifikan, terutama sepanjang tahun 2014 ini.

Efeknya, bisa diperiksa pada tingkat kesejahteraan warga. Kondisi ini disebabkan karena demokrasi di aras lokal belum dijadikan sebagai alas berpikir dan bertindak diantara aktor-aktor dan kelembagaan demokrasi yang ada.

Sehingga, demokrasi yang diperagakan hanya kuat di level prosedur, tetapi lemah di level substansi.

Dalam praktiknya, pemimpin-pemimpin di aras lokal memproduksi kebijakan dengan tidak berangkat dari kondisi di lapangan.

Kebijakan yang lahir cenderung tidak berkolerasi dengan kebutuhan masyarakat di bawah. Tetapi kebijakan itu diolah berdasarkan keinginan dari atas (elit). Maka di sini, keterlibatan/partisipasi masyarakat dalam produksi kebijakan sebagaiamana yang diisyaratkan demokrasi menjadi sesuatu yang mustahil.

Dalam hal ekonomi pun bersoal. Tingkat kemajuan ekonomi masyarakat sepanjang tahun ini terbangun bukan karena berfungsinya demokrasi sebagai pemicunya, melainkan lebih umum disebabkan produktifitas mandiri warga.

Sedangkan dalam hal kinerja parlamen, kita saksikan sepanjang 2014 ini, kinerja parlamen-parlamen lokal (kabupaten/kota-provinsi) sangat jauh dari yang diharapkan.

Representasi politik melalui parlamen tidak berjalan efektif, mengalami kemacetan. Pada taraf ini, kontrol parlamen terhadap eksekutif pun tidak berlangsung.

Pada level parpol lokal, begitu nihil kita rasakan kiprah mereka di tengah masyarakat. Bahkan kehadirannya nyaris tak dapat dideteksi.

Pada Pemilu legislatif (Pileg) April 2014, yang hadir terasa bukan parpol, tetapi calon anggota legislatif (caleg). Itupun lebih disebabkan kontestasi perebutan kursi legislatif.

Dari konstestasi itu, Parpol dalam pengertian lembaga demokrasi formal dengan fungsi pendidikan politik, sarana komunikasi politik, atau rekruitmen politik secara benar itu semua tidak kita temukan.

Kontrol masyarakat sipil sepanjang tahun 2014 terhadap kinerja pemerintah, DPRD dan parpol juga sangat mandul. Apalagi di daerah-daerah yang secara administratif-geografis jauh dari ibu kota provinsi dan kabupaten/kota sebagai pusat pemerintahan lokal.

Padahal, seharusnya, masyarakat sipil pro aktif mengontrol kiprah dan kinerja institusi demokrasi di daerah masing-masing. Sebab mutu penegakan Demokrasi harus ditopang kontrol masyarakat sipil yang kuat.

Hal lain, di tengah praktek Demokrasi lokal yang kental prosedurlanya dan nihil kontrol pengendaliannya, praktek-praktek korupsi terkuak dimana-mana, walaupun belum seluruhnya.

Beberapa pejabat di daerah ini harus berurusan dengan hukum lantaran menjadi tersangka kasus korupsi. (*)

Direktur LAPAR Sulsel, Abdul Karim