Debat Kandidat Cagub dan Cawagub Sulsel
Debat Cagub Eksklusif Metro TV, KPU Sulsel Diprotes
Jayadi Nas mengatakan, akan mengevaluasi debat kandidat tahap pertama tersebut sebelum pelaksanaan debat kandidat tahap kedua 18 Januari mendatang
Editor:
Ina Maharani
lihat foto
MAKASSAR,TRIBUN- TIMUR.COM- Debat kandidat calon Gubernur dan Wakil
Gubernur Sulsel dinilai tidak berbobot oleh sejumlah kalangan. Debat
kandidat yang berlangsung Celebes Convention Centre (CCC), kemarin,
dianggap sebagian pihak sama seperti pemaparan visi misi yang
dilaksankankan di DPRD Sulsel, 5 Januari lalu.
Pengamat komunikasi dan politik Universitas Hasanuddin, Ikbal Sultan menilai, debat kandidat yang dilaksanakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulsel, bekerjasama dengan salah satu stasiun televisi nasional hanya merupakan penajaman visi misi dan tidak memberikan ruang seluas-luasnyan kepada calon untuk beradu program dan saling mengkritisi.
" Apa bedanya dengan yang terjadi di DPR. Apa alasannya sehingga tidak diberikan ruang untuk saling debat. Apa lagi kalau ada alasan yang mengatakan pemimpin kita tidak siap untuk debat, itu alasan yang mengada-ada. Kita lihat saat jeda mereka bercengkrama, dari sisi mana kita melihat mereka tidak siap untuk debat," kata Ikbal usai mengikuti debat kandidat.
Ikbal mengatakan, seluruh kandidat gubernur dan wakil gubernur merupakan kandidat yang siap secara mental dan pengetahuan untuk mengikuti debat kandidat. Sehingga dia menyayangkan jika proses debat tidak dilakukan saat KPU Sulsel telah mengagendakan proses tersebut. " Mereka bukan mental-mental kerupuk. Mereka telah teruji dalam pemerintahan bertahun-tahun. Jadi apa yang dikhawatirkan," tegasnya.
Menurut Ikbal, debat kandidat kemarin seharusnya memberikan pendidikan politik kepada seluruh rakyat Sulsel sehingga dapat memudahkan dalam menentukan pilihan 22 Januari mendatang. " Ini yang tidak bisa diukur kemampuan dari calon kan," tambahnya.
Hal yang sama juga disampaikan Tim pemenangan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulsel, Andi Rudiyanto Asapa dan Andi Nawir Pasinringi (Garuda-Na). Pasangan nomor urut tiga ini menyayangkan sikap Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulsel yang tidak menyiarkan secara langsung debat kandidat tersebut. Hal ini dianggap Garuda-Na sebagai bentuk pembatasan informasi kepada warga Sulsel.
" Kami tim hukum Garuda-Na melayangkan protes keras terhadap KPU Sulsel yang melarang media live debat cagub.Larangan ini adalah larangan yangg tidak punya dasar hukum yang jelas dan terkesan KPU memaksakan kehendak dan tidak memberikan pendidikan politik yg baik buat rakyat," kata tim advokasi dan hukum Garuda-Na, Pice Jehali.
Hal yang sama juga disampaikan Ketua IJTI Sulsel, Anno Suparno. Dia mengatakan mestinya debat kandidat yang lebih menyerupai pemaparan visi misi tersebut tetap menjadi acara yang seutuhnya dikelola olah KPU. Sehingga acara tersebut menjadi acara seluruh rakyat Sulsel bukan menjadi acara yang sepertinya hanya menjadi milik sebagian orang.
"Sebaiknya yang tetap menggelar KPU, sebaiknya tidak menyerahkan kepada salah satu stasiun tv. Moderatornya juga seharusnya orang Sulsel yang memahami kondisi Sulsel, kita memiliki banyak wartawan senior. Mulai yang di Sulsel hingga yang berkiprah di luar Sulsel. Kalau cara seperti debat ini terlalu normatif, sudah bisa ditebak jawabannya. Semua yang disampaikan sudah bisa diketahui. Apa bedanya dengan pemaparan visi misi," ujar Anno.
Menanggapi tudingan tersebut, Ketua KPU Sulsel, Jayadi Nas mengatakan, akan mengevaluasi debat kandidat tahap pertama tersebut sebelum pelaksanaan debat kandidat tahap kedua 18 Januari mendatang. Meski demikian Jayadi bersikukuh jika acara tersebut merupakan debat kandidat, bukan pemaparan visi misi seperti yang ditudingkan berbagai kalangan.
"Kita harus lihat realitas disini, yang dia inginkan kan bagaimana kandidat saling menyerang satu sama lain. Itu kan yang anda inginkan, yang pengamat inginkan. Ini akan tetap menjadi bahan evaluasi tanggal 18 mendatang. Janganlah bicara setelah selesai acara, sebelum acaralah sehingga kita bisa memutuskan bagaimana baiknya. Kita berbeda dengan yang di luar sana," tegas Jayadi.
Pengamat komunikasi dan politik Universitas Hasanuddin, Ikbal Sultan menilai, debat kandidat yang dilaksanakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulsel, bekerjasama dengan salah satu stasiun televisi nasional hanya merupakan penajaman visi misi dan tidak memberikan ruang seluas-luasnyan kepada calon untuk beradu program dan saling mengkritisi.
" Apa bedanya dengan yang terjadi di DPR. Apa alasannya sehingga tidak diberikan ruang untuk saling debat. Apa lagi kalau ada alasan yang mengatakan pemimpin kita tidak siap untuk debat, itu alasan yang mengada-ada. Kita lihat saat jeda mereka bercengkrama, dari sisi mana kita melihat mereka tidak siap untuk debat," kata Ikbal usai mengikuti debat kandidat.
Ikbal mengatakan, seluruh kandidat gubernur dan wakil gubernur merupakan kandidat yang siap secara mental dan pengetahuan untuk mengikuti debat kandidat. Sehingga dia menyayangkan jika proses debat tidak dilakukan saat KPU Sulsel telah mengagendakan proses tersebut. " Mereka bukan mental-mental kerupuk. Mereka telah teruji dalam pemerintahan bertahun-tahun. Jadi apa yang dikhawatirkan," tegasnya.
Menurut Ikbal, debat kandidat kemarin seharusnya memberikan pendidikan politik kepada seluruh rakyat Sulsel sehingga dapat memudahkan dalam menentukan pilihan 22 Januari mendatang. " Ini yang tidak bisa diukur kemampuan dari calon kan," tambahnya.
Hal yang sama juga disampaikan Tim pemenangan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulsel, Andi Rudiyanto Asapa dan Andi Nawir Pasinringi (Garuda-Na). Pasangan nomor urut tiga ini menyayangkan sikap Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulsel yang tidak menyiarkan secara langsung debat kandidat tersebut. Hal ini dianggap Garuda-Na sebagai bentuk pembatasan informasi kepada warga Sulsel.
" Kami tim hukum Garuda-Na melayangkan protes keras terhadap KPU Sulsel yang melarang media live debat cagub.Larangan ini adalah larangan yangg tidak punya dasar hukum yang jelas dan terkesan KPU memaksakan kehendak dan tidak memberikan pendidikan politik yg baik buat rakyat," kata tim advokasi dan hukum Garuda-Na, Pice Jehali.
Hal yang sama juga disampaikan Ketua IJTI Sulsel, Anno Suparno. Dia mengatakan mestinya debat kandidat yang lebih menyerupai pemaparan visi misi tersebut tetap menjadi acara yang seutuhnya dikelola olah KPU. Sehingga acara tersebut menjadi acara seluruh rakyat Sulsel bukan menjadi acara yang sepertinya hanya menjadi milik sebagian orang.
"Sebaiknya yang tetap menggelar KPU, sebaiknya tidak menyerahkan kepada salah satu stasiun tv. Moderatornya juga seharusnya orang Sulsel yang memahami kondisi Sulsel, kita memiliki banyak wartawan senior. Mulai yang di Sulsel hingga yang berkiprah di luar Sulsel. Kalau cara seperti debat ini terlalu normatif, sudah bisa ditebak jawabannya. Semua yang disampaikan sudah bisa diketahui. Apa bedanya dengan pemaparan visi misi," ujar Anno.
Menanggapi tudingan tersebut, Ketua KPU Sulsel, Jayadi Nas mengatakan, akan mengevaluasi debat kandidat tahap pertama tersebut sebelum pelaksanaan debat kandidat tahap kedua 18 Januari mendatang. Meski demikian Jayadi bersikukuh jika acara tersebut merupakan debat kandidat, bukan pemaparan visi misi seperti yang ditudingkan berbagai kalangan.
"Kita harus lihat realitas disini, yang dia inginkan kan bagaimana kandidat saling menyerang satu sama lain. Itu kan yang anda inginkan, yang pengamat inginkan. Ini akan tetap menjadi bahan evaluasi tanggal 18 mendatang. Janganlah bicara setelah selesai acara, sebelum acaralah sehingga kita bisa memutuskan bagaimana baiknya. Kita berbeda dengan yang di luar sana," tegas Jayadi.
Berita Terkait
