Makassar Mulia
Kota Makassar Komitmen Dalam Kreatifitas

Pilkada Sulbar

Panwas Sulbar Ancam Pasang Tenda di depan Kantor Gubernur

Panwas Sulbar Ancam Pasang Tenda di depan Kantor Gubernur

Editor: Muh. Irham
zoom-inlihat foto Panwas Sulbar Ancam Pasang Tenda di depan Kantor Gubernur
ist
ilustrasi pilkada
MAMUJU, TRIBUN-TIMUR.COM - Puluhan panitia pengawas pemilu (Panwas) se Sulawesi Barat yang tersebar di lima kabupaten di Sulbar terus bertahan di Kota Mamuju, Kamis (21/9/2011). Mereka enggan pulang sebagai bentuk protes mereka kepada Pemprov Sulbar yang belum mencairkan dana tambahan operasional Panwas Sulbar sebesar Rp 4 miliar.

Kurang lebih 21 orang Panwas se Sulbar yang dipimpin masing-masing ketua Panwas Kabupaten termasuk Irjan Jaya Panwas Majene dan Mamuju, Tri Winarno serta sejumlah anggota panwas Sulbar berencana menggelar aksi unjuk rasa ke Kantor Gubernur Sulbar, di Jl Rangan. Mereka akan mendesak Sekretaris Pemprov Sulbar Arsyad Hafied agar segera mencairkan anggaran tambahan pengawas pemilu melalui penetapan DPRD Sulbar.

"Jika hari ini dana operasional tambahan untuk panwas tidak dicairkan, maka kami akan menggelar aksi demonstrasi di kantor gubernur," tegas anggota Panwas Sulbar, Jubaria kepada tribun-timur.com di Sekretariat Panwas Sulbar Jl Pengayoman Nomor 11 Mamuju, Sulbar.

Ia mengatakan, pihak Pemprov Sulbar tidak memiliki alasan apapun untuk tidak mencairkan anggaran tersebut. Bahkan Jubaria mengaku ada grand design oknum-oknum tertentu yang sengaja mengulur-ulur pencairan dana operasional tambahan panwas.

Beredar kabar, pengajuan surat izin prinsip yang ditandatangani Gubernur Sulbar Anwar Adnan Saleh yang diserahkan ke DPRD Sulbar untuk segera mencairkan dana tersebut ternyata hanya isapan jempol belaka.

"Ternyata selama ini panwas Sulbar sudah dibohongi, bahkan ini bisa dikatakan pembohongan publik," ujarnya didampingi sejumlah anggota panwas Sulbar termasuk Mursalim.

"Izin prinsip yang ditandatangani itu belum ada," ujar salah seorang Anggota DPRD Sulbar pada bidang komisi II yang juga badan anggaran.

Ketua Komisi II DPRD Sulbar Hamid yang ditemui di gedung DPRD Sulbar bersama puluhan anggota panwas se Sulbar mengaku sudah menyetui dengan tambahan anggaran tersebut, namun terkait soal pencairannya itu sementara menunggu prosedur dan aturan tentang izin prinsip.

"Terkait dengan pencairan itu ada di bagian keuangan. Yang jelas dana tambahan senilai Rp 4 miliar itu sudah disetuji,"pungkas legislator Partai Golkar ini. (*/tribun-timur.com)

Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved