Makassar Mulia
Kota Makassar Komitmen Dalam Kreatifitas

Pilkada Sulbar

Dana Tak Cair, Panwaslu Se-Sulbar Ancam Mundur

Dana Tak Cair, Panwaslu Se-Sulbar Ancam Mundur

Editor: Muh. Irham
MAJENE, TRIBUN-TIMUR.COM - Kisruh pelaksanaan pemilihan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Barat yang digelar 10 Oktober mendatang semakin memanas. Lima Ketua Panwaslu se-Sulawesi Barat, dikabarkan akan mengundurkan diri sebelum pemilihan berlangsung.

Mereka protes karena anggaran senilai Rp 4 miliar untuk Panwaslu hingga saat ini belum cair. Sedangkan agenda panwaslu sudah harus dimulai.

Ketua Panwaslu Majene Muhammad Irjan Yaja kepada tribun-timur.com, Rabu (14/9/2011), mengatakan, ia mengundurkan diri karena kecewa kepada Pemprov Sulbar yang tidak mencairkan anggaran panwaslu. Padahal, tahapan kampanye akan dimulai pekan depan.

"Ini bukan ancaman. Tapi inilah bentuk kekecewaan kita terhadap pemerintah Sulbar sehingga dana tersebut tidak dicairkan," tegas Sukma sapaan akrab Sukmawaty.

"Jika dana tersebut tidak dicairkan sebelum 24 Oktober mendatang, Ketua Panwaslu Majene dan Polman siap mengundurkan diri secara ramai-ramai dan resmi," ujarnya.

Sebelumnya, Panwaslu Sulbar Lukman Umar juga menyatakan sikap kepada DPRD Sulbar dan Pemprov Sulbar untuk berhenti dari jabatannya alias mengundurkan diri.

Salah satu bentuk keprihatinan dan kekecawaan Panwaslu kabupaten, kecamatan bahkan Panwaslu Provinsi yakni dengan menggelar aksi penggalangan dana di jalanan, Selasa (13/9) kemarin di Polman.

Menanggapi kisruh akan tidak adanya pengawasan di Pilkada Sulbar nanti, Sekretaris Provinsi Sulbar Arsyad Hafied yang dikonfirmasi Tribun, mengaku tidak prihatin dengan pernyataan pengunduran diri sejumlah ketua Panwaslu Pilkada Sulbar.

"Jika alasan anggaran mereka ingin mudur, itu kan hak mereka. Jadi kita tidak terlalu pusing dengan itu," ujar Arsyad.

Sementara, Ketua DPRD Sulbar Hamzah Hapati Hasan yang ditemui di kantornya, siang tadi, mengatakan aksi dan ancaman yang dilakukan sejumlah ketua Panwaslu, baik tingkat Kecamatan, Kabupaten maupun Sulbar itu tidak memberikan solusi cerdas agar kisruh itu bisa terselesaikan.

"Ini sama sekali bukan solusi untuk keluar dari permasalah ini. Sebenarnya semuanya bisa terselesaikan dengan cara berembuk untuk membicarakan soal kisruh yang terjadi di Panwaslu,"ujarnya.

Sekretaris Umum DPD I Partai Golkar ini mengatakan, proses pencairan anggaran khusus untuk dana Panwaslu Sulbar senilai Rp 4 miliar tersebut akan terealisasi 29 Oktober mendatang, karena saat ini anggota DPRD tengah melakukan pembahasan APBD perubahan.

"Kemungkinan besar proses pencairan anggaran dana Panwaslu dikucurkan 29 Oktober mendatang,"kata Ketua DPRD Sulbar ini.(*/tribun-timur.com)

Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved