Sulbar

Dua Fraksi di DPRD Sulbar Merasa Dilecehkan

Dua Fraksi di DPRD Sulbar Merasa Dilecehkan

MAMUJU, TRIBUN-TIMUR.COM - Dua Fraksi di DPRD Provinsi Sulawesi Barat merasa dilecehkan pihak eksekutif karena tidak dilibatkan dalam pembahasan laporan pertanggung jawaban keuangan Pemerintah Provinsi Sulbar pada APBD tahun 2010.
    
"Kami merasa dilecehkan eksekutif karena kami tidak dilibatkan dalam proses pembahasan laporan pertanggungjawaban keuangan (LKPJ pemerintah di Provinsi Sulbar mengenai APBD tahun 2010," kata Ketua Fraksi Pembaharuan, Ajbar Abdul Kadir, di Mamuju, Jumat.
    
Ajbar yang anggota Komisi I DPRD Sulbar menganggap pihak pemerintah di Sulbar tidak menghormati DPRD Sulbar sebagai wakil rakyat, karena tidak melibatkan seluruh anggota DPRD Sulbar dalam melakukan pembahasan LKPJ yang sangat penting untuk dibahas secara bersama antara DPRD Sulbar dan pemerintah.
    
Menurut dia, LKPJ pemerintah di Sulbar telah dibawa ke Menteri Dalam Negeri untuk diasistensi dalam rangka untuk disepakati, melalui badan anggaran DPRD Sulbar, meski mayoritas komisi di DPRD Sulbar tidak membahasnya.
    
"Kalau seperti ini DPRD Sulbar tidak akan mengetahui berapa sisa anggaran atau Silva pada APBD Sulbar tahun 2010, karena eksekutif tidak membahasnya bersama dengan seluruh anggota DPRD Sulbar, sehingga akan sulit dalam menganalisa sisa anggaran yang digunakan pada APBD tahun 2011 ini," katanya.
    
Menurut dia, DPRD juga tidak mengetahui apakah terdapat penyimpangan anggaran dalam penggunaan anggaran APBD tahun 2010, atau tidak, karena jangan sampai terdapat penyimpangan anggaran dalam APBD tahun 2010.
    
"Kami berharap hal ini tidak terulang lagi di masa mendatang karena terus terang mayoritas anggota DPRD Sulbar merasa dilecehkan pihak eksekutif," katanya.
    
Hal senada dikatakan ketua Fraksi PAN Persaudaraan, Arman Salimin, menurutnya, Fraksi PAN sangat menyayangkan sikap pemerintah di Sulbar yang melakukan asistensi LKPJ ke Mendagri tanpa melalui mekanisme dan aturan yang ada karena tidak membahas LKPJ itu di DPRD Sulbar.
    
"Kami juga sangat menyayangkan badan anggaran DPRD Sulbar, yang menyetujui asisten LKPJ tersebut ke Mendagri tanpa memandang komisi di DPRD Sulbar yang penting untuk membahas itu," ucapnya.
    
Ia juga meminta agar kondisi itu tidak lagi dilakukan Pemerintah di Sulbar di masa mendatang, karena selain tidak sesuai prosedur dan melecehkan anggota DPRD Sulbar, juga akan berdampak pembangunan di Sulbar karena penggunaan anggarannya tidak dievaluasi dewan kalau ada anggaran yang digunakan tidak sesuai. (*/tribun-timur.com)
Editor: Muh. Irham
Sumber:
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved