KPU Ajukan Rp 96 M untuk Pilwali, Stafsus Pemkot Makassar: Tidak Mutlak Dipenuhi!

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR -- Staf Khusus Pemerintah Kota (Stafsus Pemkot) Makassar, Muh Ridha Rasyid, menyatakan, KPU belum menyerahkan draf anggaran Pemilihan Wali Kota (Pilwali) Makassar, 23 September 2020 mendatang.

"Belum ada. Baru buat usulannya oleh KPU," kata Ridha kepada Tribun Timur via pesan Whatsapp, Kamis (25/7/2019).

Ridha menyatakan bahwa anggaran Pilwali Makassar 2020 masuk dalam pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2019 serta APBD Pokok 2020.

"Kalaupun (draf usulan KPU) sudah sampai di Pemkot Makassar, tapi itu perlu diperiksa dan diselaraskan dengan kemampuan anggaran. Usulan itu tidak mutlak dipenuhi," tegas Ridha.

Fakta Sebenarnya Wanita Rela Digilir demi Bayar Utang Pinjaman Online 1 Juta Viral di Grup WhatsApp

Pria di Polman Ini Meninggal Dunia Saat Perbaiki Masjid

Jelang Persib Bandung vs Bali United, Robert Rene Alberts Wajibkan Semua Pemain Persib Cetak Gol

Sebelumnya, Ketua KPU Makassar M Farid Wajdi menyatakan telah menyerahkan draf anggaran Pemilihan Wali Kota (Pilwali) Makassar, 23 September 2020 mendatang.

"Sebagai informasi awal, usulan anggaran KPU Makassar sudah kami sampaikan ke Pemkot Makassar," kata Ketua KPU Makassar, Farid Wajdi, via pesan Whatsapp, Kamis (25/7/2019).

Farid Wadji menambahkan, anggaran yang diusulkan ke pemerintah setempat itu selanjutnya menunggu pembahasan bersama dengan TAPD Pemkot Makassar.

"Total Rp 96.057 miliar," tegasnya.

Fakta Sebenarnya Wanita Rela Digilir demi Bayar Utang Pinjaman Online 1 Juta Viral di Grup WhatsApp

Pria di Polman Ini Meninggal Dunia Saat Perbaiki Masjid

Jelang Persib Bandung vs Bali United, Robert Rene Alberts Wajibkan Semua Pemain Persib Cetak Gol

Sebelumnya anggaran Pemilihan Wali kota (Pilwali) Makassar, 23 September 2020 mendatang dipastikan membengkak.

Jika dibandingkan pelaksanaan Pilwali 2014 dan 2018.

"Tahun lalu kan Rp 60 miliar, tahun ini pasti lebih besar anggarannya karena kita harus punya logistik baru, dan itu kebijakan baru," tegas Ketua KPU Makassar, M Farid Wajdi, Rabu (24/7/2019).

Logistik baru yang dimaksud, kata Farid, di antaranya pengadaan kotak dan bilik suara yang terbuat dari karton dupleks.

"Seperti yang digunakan di Pemilu serentak 2019," kata Farid.

Farid menjelaskan, kotak aluminium sudah tidak layak pakai dan sebagian telah hilang. Aluminium itu terakhir digunakan di pilkada 2014.

"Sekarang kita pakai dupleks dan pastinya dianggarkan ulang. Ini berdampak di materi anggaran," jelasnya.