Media Gathering BI Sulsel 2019
Sinergi BI, OJK, dan Pemerintah, Penyaluran Bansos Kini Tak Lagi Tunai
Di Makassar sendiri sudah memiliki sejumlah program dengan memanfaatkan transaksi elektronik
Penulis: Hasriyani Latif | Editor: Hasriyani Latif
lihat foto
Laporan Wartawan Tribun Timur, Hasriyani Latif
TRIBUN-TIMUR.COM, BALI - Bank Indonesia (BI) terus mendorong implementasi transaksi nontunai.
Belum lama ini, BI telah menyepakati 12 program sinergi dengan pemerintah dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk mendorong inovasi dan memperluas elektronifikasi transaksi pemerintah.
Asisten Manajer Fungsi Elektronifikasi Pembayaran Daerah, Operasional SP dan Analis SPPUR BI Sulawesi Selatan, Maudy Halim menuturkan elektronifikasi transaksi pemerintah daerah dapat meningkatkan efektivitas layanan publik, juga lebih efisiensi.
Baca: Perlukah Suku Bunga Acuan BI Turun? Ini Penjelasan BI Sulsel
Baca: BI Tahan Suku Bunga, Bankir: Harapannya Bisa Turun
"Selain itu tentunya mendukung transparansi pemerintah," kata Maudy saat memberikan pemaparan terkait Peran dan Sinergi BI dengan Stakeholders dalam Mendorong Peningkatan Transaksi Nontunai pada acara Pelatihan Wartawan dan Media Gathering BI Sulsel 2019 di The Stones Hotel, Jl Raya Pantai Kuta, Legian, Bali, Jumat (5/7/2019).
Dikatakan, sinergi dengan pemerintah telah dilakukan diberbagai sektor. Utamanya pada sektor dengan jumlah pengguna yang massif, seperti transportasi dan bantuan sosial (bansos).
Khusus untuk penyaluran bansos secara nontunai sesuai Perpres 63/2017 merupakan transformasi dari bansos yang diberikan dalam bentuk uang.
Saat ini, bansos yang disalurkan dalam bentuk nontunai berupa Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang sebelumnya bernama beras sejahtera (rastra).
Baca: Puluhan Jurnalis di Makassar Ikut Media Gathering BI Sulsel 2019 di Bali
Baca: Terobosan Kementan Berhasil Tekan Inflasi Pangan Sejak 2015
Kedua program bantuan tersebut sejalan dengan program pemerintah untuk meningkatkan keuangan inklusif.
"Dengan bansos nontunai, misalnya, yang tadinya tidak punya rekening sekarang sudah punya rekening. Sehingga target peningkatan keuangan inklusif 75 persen di 2019 ," tuturnya.
Di Makassar sendiri sudah memiliki sejumlah program dengan memanfaatkan transaksi elektronik, seperti e-parking yang tersebar disejumlah titik serta pembayaran tol dengan uang elektronik.(*)
