FKPT Sulbar Gelar Rembuk Aparatur Kelurahan dan Desa, Ini Dibahas

TRIBUN-TIMUR.COM, MAMUJU - Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) Provinsi Sulawesi Barat, menggelar rembuk aparatur kelurahan, dan desa tentang literasi informasi.

Rembuk aparatur kelurahan, dan desa diadakan di Hotel Grand Maleo, Jl Yos Sudarso, Kelurahan Binanga, Mamuju, Kamis (20/6/2019).

Baca: Bantuan Korban Banjir di Wajo Tak Merata, Masyarakat Tonronge Mengeluh

Baca: 50 Janda Baru di Tana Toraja, Ini Penyebabnya

Kegiatan ini menghadirkan puluhan Babinsa, Babinkamtibmas, tokoh agama, tokoh masyarakat Mamuju, dan para pegiat media massa.

Tema yang diangkat ialah "Saring Sebelum Sharing".

Hadir Kapolda Sulbar Brigjen Pol Baharuddin Djafar, Kabinda Sulbar Susetyo Karyadi, Dandim 1418 Mamuju Letkol Inf Jamet Nijo, dan Sekprov Sulbar Dr Muhammad Idris DP.

Kegiatan dalam rangka pencegahan terorisme ini, dibuka oleh Deputi Bidang Pencegahan, Perlindungan dan Deradikalisasi BNPT RI Mayjen TNI Hendri Paruhuman Lubis.

Ketua FKPT Sulbar H Muhammad Rahmat Sanusi mengatakan, penyebaran informasi melalui media sosial, seperti facebook, instagram, twitter, dan media sosial lainnya sangat massif.

"Sehingga dibutuhkan literasi informasi yang massif pula. Kita berharap melalui kegiatan ini, bisa memberikan kita pencerahan, utamanya dalam membendung penyebaran berita hoaks,"kata Rahmat Sanusi.

Sekprov Sulbar Dr Muhamamd Idris DP mengatakan, yang seharusnya bisa mengomandoi gerakan "Saring Sebelum Sharing" adalah elemen pemerintahan.

"Sangat rugi rasanya kalau miliaran dana desa yang digelontorkan, kalau akhirnya tidak bisa menyentuh elemen fungsi utama dengan bagus,"ujar Idris.

Menurutnya, terorisme kerap bersemayang di unit pemerintahan terkecil.

Sehingga jangan biarkan kepada-kepala RT-RW, kepala dusun, atau lingkungan, tidak memiliki pemahaman mengenai bahaya terorisme.

"Nah inilah fungsi-fungsi aparatur kita di tingkat kelurahan dan desa, bagaimana deteksi dini di sistem pemerintahan ini dihidupkan,"kata mantan Kepala LAN Makassar itu.

"Saya meminta jangan sampai kawan-kawan kelurahan, dan desa ini, tidak bisa belajar model-model terorisme dan radikalisme,"tambah Idris.

Idris menekankan, fungsi-fungsi kayanan juga harus berjalan maksimal di unit pemerintahan tingkat bawah.