Hadapi Pilkada Serentak, Bawaslu Minta Dana Hibah ke Pemkot Makassar
Pj Wali Kota Makassar M Iqbal S Suhaeb juga sudah menerima proposal pengajuan anggaran dana hibah dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Makassar.
Penulis: Fahrizal Syam | Editor: Ansar
lihat foto
Humas Pemkot Makassar
Bawaslu Kota Makassar menemui Pj Wali Kota Makassar M Iqbal S Suhaeb, di Rujab Wali Kota Makassar, Rabu (19/6/2019).
TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Jelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahun 2020 mendatang, berbagai persiapan mulai dilakukan.
Pj Wali Kota Makassar M Iqbal S Suhaeb juga sudah menerima proposal pengajuan anggaran dana hibah dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Makassar.
“Kami sudah menerima proposalnya, dan memang sudah prosedurnya 12 bulan sebelum pelaksanaan Pilkada kita sudah harus siap-siap. Rencananya September tahun 2020 pilkadanya dilaksanakan serentak,” ucap Iqbal usai ditemui Bawaslu Kota Makassar, di Rujab Wali Kota Makassar, Rabu (19/6/2019).
Pj Wali Kota Makassar M Iqbal S Suhaeb juga sudah menerima proposal pengajuan anggaran dana hibah dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Makassar.
“Kami sudah menerima proposalnya, dan memang sudah prosedurnya 12 bulan sebelum pelaksanaan Pilkada kita sudah harus siap-siap. Rencananya September tahun 2020 pilkadanya dilaksanakan serentak,” ucap Iqbal usai ditemui Bawaslu Kota Makassar, di Rujab Wali Kota Makassar, Rabu (19/6/2019).
Kisah Sebenarnya Oknum Driver Ojol Intip Gadis di Kamar Mandi, Alasan Pelaku Cekik Korban
3 Kali Hakim MK Tegur Tim Hukum Jokowi-Maruf karena Dinilai Beri Pertanyaan Jebakan untuk Saksi 02
Selain menerima proposal, Iqbal juga membahas mengenai pelbagai persiapan pilkada serta potensi masalah pemilu di sejumlah daerah.
“Saya liat masalahnya itu kurang bagusnya sistem pembagian TPS. Karena masih banyak masyarakat yang bingung TPS-nya di mana, dan juga di undangan pemilih tidak ada alamat lengkap TPS,” katanya.
Olehnya, itu Iqbal pun akan lebih memperhatikan fungsi dan peran camat, lurah, hingga RT/RW-nya.
Sementara, Ketua Bawaslu Nursari mengungkapkan, perkiraan kebutuhan anggaran untuk Pilkada serentak di tahun 2020 mendatang mencapai Rp 20 Miliar.
Paripurna Pengajuan Hak Angket, Nasdem, Demokrat dan Golkar Yakin Kuorum
HUT ke 73 Bhayangkara, Polres Maros Gelar Donor Darah
“Meningkat dari Pilkada 2018 tahun lalu. Untuk tahap persiapan kita minta 1/3 dari total anggaran dulu,” sebutnya.
Hal itu kata Nursari, dikarenakan adanya item-item tambahan yang akan dilakukan seperti penambahan 300 TPS dari sebelumnya 2.670 TPS di tahun 2018 lalu.
Selain itu, anggaran belanja tersebut bakal digunakan juga untuk membiayai pengawasan pada setiap tahapan Pilkada, terutama membayar tenaga pengawas ad-hoc. (tribun-timur.com)
Laporan Wartawan tribun-timur.com @Fahrizal_syam
Langganan Berita Pilihan
tribun-timur.com di Whatsapp
Via Tautan Ini http://bit.ly/watribuntimur
Dapatkan news video terbaru di kanal YouTube Tribun Timur:
Follow juga akun Instagram tribun-timur.com:
Berita Terkait
![[FULL] Parpol 'Akali' Rakyat Pakai Diksi Nonaktifkan Kader dari Kursi DPR, Pakar: Masih Dapat Gaji](https://img.youtube.com/vi/8JfBdOqxz3E/mqdefault.jpg)
