Pemprov Sulsel Target Tekan Angka Kemiskinan, Begini Caranya

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR  - Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan melakukan dialog terbuka dengan para pelaku sektor pengetahuan untuk mengidentifikasi ranah kolaborasi guna mendukung kebijakan berbasis bukti (Evidence Based Policy), dalam upaya untuk menanggulangi kemiskinan.

Dialog ini diadakan  di Hotel Four Points by Sheraton Makassar, The Wrapped Room Lantai 1. Jl. Andi Djemma nomor 130 Makassar, Sulsel, Kamis (16/05/2019).

Aktor-aktor ini termasuk lembaga penelitian kebijakan seperti the SMERU Research Institute (SMERU), Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) dan Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Seknas FITRA).

Tolak Putusan Hakim, Jaksa Nyatakan Kasasi atas Vonis Bebas Tiga Terdakwa Pemalsuan Surat

 Ini 8 Caleg DPR RI Peraih Suara Terbanyak Dapil I Sulsel

Direktur SMERU,Dr. Asep Suryahadi mengatakan upaya pengentasan kemiskinan harus didukung oleh riset-riset untuk mengembangkan pengetahuan-pengetahuan baru guna menyusun terobosan kebijakan yang tepat.

Tetapi, sayangnya, masih terdapat praktik umum dalam pengembangan kebijakan yang lebih menggunakan intuisi, pendapat, dan kepentingan sektoral daripada hasil analisis atau penelitian.

Di samping itu, banyak kebijakan masih tidak sensitif terhadap kesetaraan gender dan inklusi sosial (Gender Equality and Social Inclusion/GESI), sehingga dapat meningkatkan kesenjangan sosial antara kelompok masyarakat bahkan antar wilayah.

“Berdasarkan penelitian kami pada tahun 2017, Sulawesi Selatan menduduki peringkat ke 17 dari 34 provinsi dalam Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif,” kata Asep Suryahadi.

Ia menambahkan disparitas antar wilayah di Sulawesi Selatan sangat tinggi, terlihat dari persentase penduduk miskin yang sangat berbeda antar wilayahnya.

Misalnya, di Jeneponto persentasenya mencapai 15,4% sedangkan di Kota Makassar hanya 4,59%.

 Pupuk Langka, Ini Dugaan Kadis Pertanian Bone

Menurutnya, penting untuk bekerja sama dengan semua pihak untuk terus mengembangkan indeks dan menggunakannya sebagai pelengkap analisis pembangunan ekonomi lainnya.

Tetapi, pemerintah Provinsi Sulsel telah melakukan beberapa upaya untuk mendukung kebijakan berbasis bukti.

Di antaranya adalah riset Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Balitbangda) Sulsel pada awal 2019 untuk mempromosikan inovasi yang berkaitan dengan empat produk unggulan daerah, yaitu kopi, rumput laut, gula aren, dan garam.

Hasil penelitian tersebut direkomendasikan ke gubernur dan kepala dinas terkait dan menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan program kerja dan kebijakan daerah.

Untuk memastikan terbangunnya industri inti dan penunjang keempat produk tersebut, perlu ada cluster inovasi dan lembaga riset untuk mendorong inovasi dan entrepreneurship.

Alumni SMA 17, Yuk Bukber Besok di Sekolah, Sekaligus Kumpul Dana Bangun Aula

Direktur Eksekutif KPPOD, Endi Robert Jaweng, menyebutkan untuk memahami efektivitas kebijakan daerah dan dampaknya terhadap bisnis, KPPOD melakukan studi tentang Kemudahan Berusaha (Ease of Doing Business/EoDB) di sepuluh kota bisnis, termasuk Makassar.