Lagi Viral Soal Pemindahan Ibu Kota dari Jakarta, Berapa Dana yang Diperlukan Pengembangannya?
Lagi Viral Soal Pemindahan Ibu Kota dari Jakarta, Berapa Dana yang Diperlukan Pengembangannya?
lihat foto
TRIBUN-TIMUR.COM - Lagi Viral Soal Pemindahan Ibu Kota dari Jakarta, Berapa Dana yang Diperlukan Pengembangannya?
Selain hasil Pilpres 2019, salah satu hal yang menjadi pembicaraan netizen kini adalah rencana pemindahan Ibu Kota keluar Jakarta.
Sebelumnya Presiden Joko Widodo memutuskan memindahkan ibu kota Indonesia ke luar Pulau Jawa.
Kira-kira berapakah dana yang dibutuhkan untuk memindahkan ibu kota yang sekarang berada di Jakarta, ke tempat lain, dalam hal ini ke luar Jawa?
Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional/ Kepala Bappenas Bambang PS Brodjonegoro menyebut, perkiraan biaya untuk membangun ibu kota baru seluas 40.000 hektar mencapai Rp 466 triliun.
"Kita mencoba membuat estimasi besarnya pembiayaan tadi di mana skenario satu diperkirakan sekali lagi akan membutuhkan biaya Rp 466 triliun atau 33 miliar dollar AS, " ucap Bambang di Jakarta, Senin (29/4/2019).
Baca: Presiden Jokowi Bertanya Ibu Kota RI Pindah ke Mana? Palangkaraya-Manado-Sumatera, Banten, Makassar?
Baca: Bukan Hanya Palangkaraya Kalteng, Inilah Dua Provinsi yang Jadi Kandidat Ibu Kota Negara yang Baru
Baca: Saat Seluruh Pejabat Korup, Apakah Inspektur Jenderal dari Ibu Kota Bisa Disuap?
Lahan seluas 40.000 hektar dibutuhkan jika jumlah penduduk mencapai 1,5 juta jiwa yang terdiri dari seluruh aparatur sipil negara yang bekerja di kementerian dan lembaga, tingkat legislatif dan yudikatif, pelaku ekonomi, dan anggota TNI dan Polri turut migrasi ke ibu kota baru.
"Dengan penduduk 1,5 juta di mana pemerintahan akan membutuhkan 5 persen lahan, ekonomi 15 persen, sirkulasi infrastruktur 20 persen, permukiman 40 persen dan ruang terbuka hijau 20 persen. Diperkirakan dibutuhkan lahan minimal 40.000 hektar, itu skenario yang pertama," kata Bambang.
Adapun skenario kedua, dengan keperluan luas lahan yang lebih kecil, yakni 30.000 hektar, diperkirakan membutuhkan biaya Rp 323 triliun atau 23 miliar dollar AS.
Adapun jumlah orang yang bermigrasi yakni 870.000 jiwa terdiri dari aparatur sipil negara kementerian dan lembaga, tingkat legislatif dan yudikatif, aparat TNI dan Polri, dan pelaku ekonomi.
Dalam kajian Bappenas mengenai pemindahan ibu kota pemerintahan yang dipaparkan Bambang, pembiayaan pembangunan ibu kota baru sebesar Rp 466 triliun memiliki porsi sekitar Rp 250 triliun dari pemerintah, dan sisanya oleh pihak swasta.
Baca: Banjir Rendam Sekitar 200 Hektar Padi Siap Panen di Ujung Pero Wajo
Baca: Siapa Polisi Anggota Polda Jatim Pemesan Vanessa Angel Disebut Pengacara? Bukan Rian Subroto
Baca: Sisahkan Dua Kecamatan, PPP Bulukumba Sudah Klaim Rebut Pimpinan DPRD
Bambang dalam jumpa pers juga menjelaskan arahan Presiden Joko Widodo terkait pembiayaan yakni membuat skema yang tidak memberatkan APBN dan melibatkan partisipasi pihak ketiga dengan kendali penuh di pemerintah.
"Sudah dikonfirmasi oleh Ibu Menteri Keuangan bahwa biayanya ini masih dalam batas yang wajar karena kita bisa melakukan kerja sama baik dengan BUMN, swasta secara langsung, maupun kerja sama dalam bentuk KPBU (Kerja sama Pemerintah-Badan Usaha), baik untuk prasarananya, infrastrukturnya, baik untuk gedung-gedung kantor, maupun fasilitas pendukung komersial dan juga untuk wilayah permukiman," kata Bambang.
Pemerintah memilih untuk membangun ibu kota baru pemerintahan di luar Pulau Jawa mengingat beban di DKI Jakarta yang semakin bertambah.
Pemerintah akan melakukan pertemuan lanjutan untuk membahas hal teknis, rancangan kota dan "master plan" terkait pembangunan ibu kota baru itu.
Jangan Lupa Subscribe Channel Youtube Tribun Timur:
Follow juga Instagram Tribun Timur:
Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Berapakah Dana yang Diperlukan untuk Membangun Ibu Kota Baru?", https://money.kompas.com/read/2019/04/30/050600426/berapakah-dana-yang-diperlukan-untuk-membangun-ibu-kota-baru.
