H-2 Pemilu 2019, 2500 Warga Sulsel Belum Perekaman e-KTP

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan menyelenggarakan pemilihan presiden dan calon legislatif (caleg) 17 April 2019.

Syarat memilih calon presiden, dengan jalur undangan panitia penyelenggara (KPU) ditingkat kelurahan, dan KTP (Kartu Tanda Penduduk).

Untuk mendapatkan undangan, warga tersebut berdomisili minimal satu tahun ditempat ia bermukim.

Sedangkan untuk mendapatkan KTP, warga melakukan perekaman di kantor pencatatan sipil tempat ia bermukim.

Terkait dengan KTP, Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Kadisdukcapil) Sulsel, Sukarniaty Kondolele, mengatakan hingga H-2 pilpres, masih banyak warga Sulsel yang belum melakukan perekaman.

Data yang masuk ke Pemprov Sulsel, sebanyak 2500 orang yang belum merekam.

Hal ini tentu merugikan masyarakat itu sendiri, karena tidak bisa memilih presiden pada 17 April 2019 mendatang.

"Saat ini 2500 wajib KTP yang belum melakukan perekaman," ujar Ani sapaan Kadisdukcapil, saat ditemui di Ruang Pola, Kantor Gubernur Sulsel, Jl Urip Sumohardjo, Makassar, Senin (15/4/2019) sore.

Dari data yang ada, sebanyak 6.680.487 wajib KTP di Sulsel, dari total 9.426.885 jiwa.

Artinya kata Ani, 8 persen dari wajib KTP belum melakukan perekaman.

Ia menjelaskan pelayanan perekaman ini berlangsung di kabupaten dan kota, sedangkan Pemprov Sulsel sendiri melakukan pengawasan dan koordinasi agar target kinerja tercapai.

Menurutnya agar hak suara masyarakat bisa tersalurkan, pemerintah kata Ani tetap membuka pelayanan perekaman hingga hari H pemilihan Presiden.

Saat ini, Pemprov Sulsel memberikan bantuan pelayanan kepada pemkab dan pemkot di Sulsel dengan mengadakan pelayanan perekaman mobile.

"Jadi nama pelayanannya ini jemput bola, pelayanan telah kita kerahkan. Hanya saja sebagian masyarakat yang bekerja tidak memiliki kesadaran untuk merekam," katanya.

 Laporan wartawan tribun-timur.com, Saldy