Wakil Bupati Sinjai Ingin Aparatnya Proaktif Tangani Warga Miskin

Dia berharap agar kemiskinan di Sinjai dapat diatasi mulai pemerintah tingkat desa dan kelurahan hingga di dinas terkait yakni Dinas Sosial.

Wakil Bupati Sinjai Ingin Aparatnya Proaktif Tangani Warga Miskin
samba/tribunsinjai.com
Wakil Bupati Sinjai A Kartini sedang memaparkan program di acara Musrenbang di Kecamatan Sinjai Timur pada pekan lalu. 

TRIBUNSINJAI.COM, SINJAI TIMUR - Wakil Bupati Sinjai, Sulawesi Selatan, Andi Kartini Ottong ikut menyikapi warga miskin di daerahnya yang selama ini banyak terlantar.

Atas permasalahan itu, Kartini berharap kepada aparat pemerintah kabupaten di Sinjai termasuk aparat di 67 desa di daerah untuk dapat membantu pemerintah agar mereka tidak terlantar.

Dia berharap agar kemiskinan di Sinjai dapat diatasi mulai pemerintah tingkat desa dan kelurahan hingga di dinas terkait yakni Dinas Sosial.

Dia berharap kepada OPD selaku koordinator kemiskinan untuk menindak lanjuti warga miskin di Sinjai agar ada tim dan ditempatkan di setiap kecamatan dan desa lalu pro aktif dengan keadaan sosial ekonomi warga di sekitar. Tujuannya agar tidak ada yang terlantar.

Kartini berharap kepada aparat pemerintah desa dan kelurahan agar dapat memberikan porsi anggaran desa untuk warga miskin dan harus ditindaklanjuti. Sekretaris Partai Golkar Sinjai ini juga mengungkap bahwa hingga saat ini Dinas Sosial belum memiliki data jumlah warga miskin.

Sehingga belum bisa ditangani dengan baik. Dia berharap agar Dinas Sosial dapat menyiapkan data yang diperoleh dari kecamatan. Untuk mengentaskan kemiskinan kedepannya.

" Saya harap pro aktif kepala desa untuk melihat persoalan di desanya agar bisa kita koordinasikan jika ada persoalan. Kita mau lihat apa permasalahan dari desa dan kecamatan. Harus direalisasikan jika mampu, dan kita mesti transparan jika ada prioritas warga," katanya, Senin (11/3/2019).

Sebelumnya sebanyak 67 kepala desa di Kabupaten Sinjai memerotes Kementerian Sosial RI melalui Dinas Sosial Kabupaten Sinjai.

Mereka memerotes karena data penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) ini berasal dari Kementrian Sosial dinilai banyak yang tidak akurat. (*)

Laporan Wartawan Tribun Timur, Syamsul Bahri

Penulis: Samsul Bahri
Editor: Imam Wahyudi
Sumber: Tribun Timur
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved