Bawaslu Dalami Dugaan Politik Uang Caleg PSI Bulukumba

Abdul Rahman menceritakan, oknum caleg tersebut diduga melakukan politik uang dengan melibatkan Yayasan Fajarqu.

Bawaslu Dalami Dugaan Politik Uang Caleg PSI Bulukumba
Firki/Tibun Timur
Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Bulukumba, menggelar sosialisasi Pengawasan Pemilu Partisipatif, yang berlangsung di Hotel AGRI Bulukumba, Jl R Suprapto, Rabu (20/2/2019). Money politik atau politik uang, menjadi salahsatu poin penting yang dibahas dalam pertemuan ini. 

TRIBUN-BULUKUMBA.COM, UJUNG BULU - Calon Legislatif (Caleg) Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Bulukumba, Ibrahim Guntur diduga telah melakukan pelanggaran pidana pemilu.

Kasus tersebut sementara bergulir di Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Bulukumba.

Saat dikonfirmasi, Senin (11/3/2019), Komisioner Bawaslu, Abdul Rahman mengaku telah mendalami dugaan pelanggaran yang dilakukan Ibrahim Guntur.

Baca: Hujan Intensitas Sedang Diprediksi Guyur Bulukumba-Sinjai Siang Ini

Ibrahim diduga melanggar Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017, tentang pemilu, dengan sangkaan pasal 280 huruf C tentang politik uang.

"Terus kita proses, Kasusnya sudah naik tahap penyidikan, berarti temuan dilapangan sudah kuat dengan bukti yang kita miliki," jelasnya.

Abdul Rahman menceritakan, oknum caleg tersebut diduga melakukan politik uang dengan melibatkan Yayasan Fajarqu.

Motifnya, dengan pemberian kartu yang bisa diakses untuk melakukan pemeriksaan kesehatan gratis dan bedah rumah.

Baca: Sudah Diresmikan,Gedung DPRD Bulukumba yang Baru Belum Difungsikan

Yang dimaksud model politik uang, lanjut Abdul Rahman, yakni ketika dilakukan secara massif di 50 persen daerah pemilihan (Dapil), tempat caleg tersebut berkompetisi.

"Misal karena dia Caleg dapil I meliputi Ujungloe, Ujungbulu dan Bontobahari, terdapat 30 desa/kelurahan. Maka 50 persen wilayah atau di 15 desa kelurahan ada warga yang menerima sesuatu maka itu yang dijadikan bukti kuat," jelasnya.

Atas dugaan tersebut, Ibrahim Guntur terancam dijerat Pasal 286, ayat 1 pasal 521 pasal 523 ayat 1 junto pasal 280 ayat 1 UU Nomor 7 tahun 2017, tentang kampanye politik uang.

Halaman
12
Penulis: Firki Arisandi
Editor: Hasrul
Sumber: Tribun Timur
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved