Tingkatkan Pengawasan Partisipatif, Bawaslu Mamuju Gelar Forum Warga di Kalukku

TRIBUN-TIMUR.COM, MAMUJU - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Mamuju, menggelar forum warga di Kecamatan Kalukku, Kamis (7/3/2019).

Kegiatan ini melibatkan unsur pemerintah, masyarakat, pemuda dan mahasiswa se Kecamatan Kalukku.

Ketua Bawasslu Mamuju, Rusdin mengatakan, forum warga tersebut dalam rangka peningkatan pengawasan partisipatif Pemilu 2019.

"Forum warga ini, adalah wadah bagi masyarakat untuk berdiskusi mengenai hal-hal yang tidak boleh dilakukan terkait pemilu,"kata Rusdin.

Ketua Bawaslu Sulbar, Sulfan Sulo dan Komisioner Bawaslu Kordinator Divisi SDM dan Organisasi, Usman Sanjaya, hadir sebagai narasumber.

Sulfan mengatakan, Pemilu sisa menghitung hari, sehingga Bawaslu terus gencar melakukan sosialisasi ke masyarakat.

Baca: PSMTI Mamuju Salurkan Bantuan ke Korban Banjir Bandang di Kalukku

Sebagai upaya memaksimalkan serta mendorong pengawasan partisipatif Pemilu 2019 yang akan berlangsung di tanggal 17 April mendatang.

"Forum warga ini diharapkan, Bawaslu bisa lebih dekat dengan masyarakat untuk bersama-sama menjaga dan mengawal proses Pemilu,"ujar Sulfan.

Keterlibatan masyarakat dalam melakukan pengawasan, kata dia, diharapkan dapat menekan terjadinya praktik politik uang dan politisasi sara.

Sementara Usman Sanjaya menyampaikan, masyarakat harus menjadi subjek dalam melakukan pengawasan.

"Maka dari itu Bawaslu dan masyarakat harus bekerjasama dalam melakukan pengawasan,"kata Usman.

Baca: Polda Sulbar Fokuskan Personel Benahi Alur Sungai dan Sekolah di Lokasi Banjir Kalukku

Usman juga menghimbau, agar masyarakat menghindari politik uang dan tidak terhasut oleh politisasi Sara serta ujaran kebencian.

"Agar kerukunan dan persaudaran kita tetap utuh dan tidak dirusak oleh perbedaan pilihan,"ujarnya.

Usman juga berharap, ASN dan perangkat desa, tetap menjaga netralitas, agar tidak terlibat dalam politik praktis baik di masyarakat maupun di media sosial.

Kegiatan tersebut ditutup dengan deklarasi masyarakat desa menolak politik uang, politisasi sara dan ujaran kebencian.(tribun-timur.com)

Laporan Wartawan Tribun-Timur.com, @nurhadi5420

Baca: KPU Mamuju Pastikan WNA Pemilik KTP Elektronik Tak Masuk DPT Pemilu 2019

Baca: Komisioner KPU Mamuju: Mari Wujudkan Pemilu Berdaulat di Momentum HANI 2018

Jangan Lupa Subscribe Channel Youtube Tribun Timur :

Jangan Lupa Follow akun Instagram Tribun Timur: