Hadir Rakornis Penataan Desa, Kadis PMD Sulsel Tekankan Kemandirian Desa

Hadiri Dirjen Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri, Nata Irawan dan Direktur Penataan dan Administrasi Pemdes Aferi S Fudail.

Hadir Rakornis Penataan Desa, Kadis PMD Sulsel Tekankan Kemandirian Desa
handover
Ashari F Radjamilo hadir pada Rakornis Penataan Kewenangan Desa Bagi Kementerian/Lembaga Pemprov, Kabupaten, Pemerintahan Desa (Pemdes) di Hotel Aryaduta, Selasa (5/3/2019). 

TRIBUN-TIMUR.COM,MAKASSAR -- Penjabat Sekretaris Daerah Sulawesi Selatan (Sulsel), Ashari Fakhsirie Radjamilo hadir pada Rakornis Penataan Kewenangan Desa Bagi Kementerian/Lembaga Pemprov, Kabupaten, Pemerintahan Desa (Pemdes) di Hotel Aryaduta, Selasa (5/3/2019).

Acara ini dihadiri oleh Dirjen Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri, Nata Irawan dan Direktur Penataan dan Administrasi Pemdes Aferi S Fudail.

Baca: Warga Negara Filipina Ber-KTP Mamuju, Begini Penjelasan Disdukcapil

Ashari yang baru dilantik sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Sulsel mengatakan, beberapa hal yang perlu mendapatkan pertimbangan dalam penyusunan dan perumusan kewenangan desa.

Pertama, kemandirian desa tentunya tidak berdiri sendiri, tetapi sangat penting untuk melihat relasi desa dengan sistem pemerintahan di atasnya atau supra desa.

Baca: Link Login UTBK SBMPTN 2019 di pendaftaran-utbk.ltmpt.ac.id Bisa Diakses, Ini Imbauan Baru LTMPT

"Olehnya itu perlu dipikirkan kewenangan desa yang senantiasa dapat menumbuh-kembangkan prakarsa kemandirian desa, bukan kewenangan yang justru menghilangkan, melumpuhkan kemandirian desa tersebut," sebutnya, via rilis ke tribun-timur.com.

Kedua yakni perspektif desa sebagai wilayah yang mengenyampingkan batas-batas administratif desa sebagai area untuk pelayanan publik dan pembangunan ekonomi. Dengan demikian wilayah desa sebagai satu kesatuan pembangunan yang saling mendukung dan saling melengkapi untuk tumbuh secara bersama.

Baca: Lulus Murni Jadi Anggota Polisi, Begini Perjuangan Roy Lorisman Anak Petani Jeneponto

"Kewenangan desa harus dapat mengoptimalkan potensi wilayah secara terukur dan berkesinambungan, dengan harapan terwujudnya produksi wilayah yang dipersyaratkan oleh pasar," harapnya.(*)

Laporan Wartawan tribun-timur.com, Saldy

Jangan Lupa Subscribe Channel Youtube Tribun Timur :

Jangan Lupa Follow akun Instagram Tribun Timur:

(*)

Penulis: Saldy Irawan
Editor: Hasrul
Sumber: Tribun Timur
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved