Komitmen Zona Integritas, PN Majene Tekad Wujudkan Peradilan Agung

Ketua PN Majene, Hasrawati Yunus mengatakan, kegiatan pencanangan zona integritas juga telah dilaksanakan, 2017 lalu.

Komitmen Zona Integritas, PN Majene Tekad Wujudkan Peradilan Agung
edy jawi/tribunmajene.com
Pencanangan pembangunan zona integritas menuju WBK dan WBBM di PN Majene, Senin (4/3/2019). 

TRIBUN-TIMUR.COM, MAJENE - Pengadilan Negeri (PN) Majene mencanangkan pembangunan zona integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM).

Pencanangan pembangunan zona integritas itu berlangsung di kantor sementara PN Majene di Kelurahan Lembang, Senin (4/3/2019).

Ketua PN Majene, Hasrawati Yunus mengatakan, kegiatan pencanangan zona integritas juga telah dilaksanakan, 2017 lalu. Saat ini berlanjut pada pencanangan pembangunan zona integritas menuju WBK dan WBBM.

"Sekarang lebih pada menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani," terang Hasrawati.

Dijelaskan, pencanangan itu bertujuan membangun komitmen aparatur dalam pelaksanaan pelayanan publik. Sehingga aparatur di PN Majene dapat menjalankan tugas dengan baik.

"Sesuai dengan apa yang sudah diatur, seperti dalam SOP," katanya.

Dengan demikian, diharapkan kepercayaan masyarakat terhadap pengadilan kembali seperti sediakala. Yakni pengadilan yang berintegritas.

"Saya kira tujuan akhirnya adalah peradilan yang agung sesuai dengan visi Mahakamah Agung," ujarnya.

Ia meminta seluruh pihak membantu pelaksanaan pelayanan yang berintegritas di PN Majene. Diharapkan proaktif mengadukan jika ditemukan yang tidak sesuai.

Untuk tempat pengaduan, PN Majene menyiapkan meja pengaduan di Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Pengaduan dapat pula disampaikan melalui Sistem Pengawasan (Siwas). Pengaduan di Siwas akan tertuju langsung pada Badan Pengawas MA. Tapi jangan khawatir, identitas pelapor akan tetap dilindungi.

"Nanti mereka (Badan Pengawas MA) yang akan melakukan verifikasi apakah laporan tersebut dibentuk tim pemeriksa atau cuma sekedar untuk klarifikasi," ucapnya.

Hasil pemeriksaan Bawas nantinya akan keluar rekomendasi. Jika terbukti, aparat pengadilan dapat dikenakan sanksi ringan, sedang ataupun berat. (TribunMajene.com)

Laporan Wartawan Tribun Timur, @edyatmajawi

Penulis: edyatma jawi
Editor: Imam Wahyudi
Sumber: Tribun Timur
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved